BGN: Presiden berpesan jangan “ngoyo” dalam MBG, utamakan kualitas
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mengatakan Presiden Prabowo Subianto berpesan agar tidak terlalu memaksakan diri atau ngoyo untuk mencapai target jumlah penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) dan lebih mengutamakan kualitas gizi makanan.
Sumber foto: Antara/elshinta.com.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mengatakan Presiden Prabowo Subianto berpesan agar tidak terlalu memaksakan diri atau ngoyo untuk mencapai target jumlah penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) dan lebih mengutamakan kualitas gizi makanan.
“Kami optimis MBG bisa mencapai target 82,9 juta karena ternyata per hari ini kami bisa mencapai 55,1 juta. Meski demikian, Pak Presiden dalam retret menyampaikan bahwa ‘Jangan ngoyo’, kenapa jangan ngoyo? Supaya kualitas sumber daya manusia kemudian pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) benar-benar sesuai petunjuk teknis, sehingga bisa menuju nol kecelakaan (keracunan pangan),” katanya saat meninjau pelaksanaan MBG di SMK Negeri 1 Jakarta, Kamis.
Nanik mengemukakan, di 2026 akan ada penambahan penerima manfaat, utamanya dari pondok-pondok pesantren dan anak-anak di rumah singgah yang belum tertampung di Sekolah Rakyat.
“Jadi di manapun hak anak Indonesia, baik yang di pondok resmi misalnya yang terdaftar di Kementerian Agama maupun tidak, akan memperolehnya, demikian juga anak-anak rumah singgah, mereka yang sekarang mungkin berada di jalan dan belum tertampung di Sekolah Rakyat itu juga akan mendapatkan tambahan,” ujar dia.
Nanik juga menegaskan, pada Bulan Mei 2026 mendatang, BGN optimistis akan mencapai target 82,9 juta penerima MBG sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Insyaallah dari target kami bulan Mei, dengan tambahan-tambahan tadi akan bisa tercapai. Mengapa kami optimis? Karena tadinya yang 2025 kita hanya enam juta penerima, ternyata per hari ini kami bisa 55,1 juta,” paparnya.
Nanik juga mengemukakan, anggaran Rp71 triliun yang disalurkan di tahun 2025 sudah cukup untuk menjangkau enam juta sasaran, oleh karena itu, di tahun 2026 ini, anggaran sebesar Rp335 triliun akan dioptimalkan untuk memperbaiki tata kelola, termasuk untuk perbaikan SPPG menuju nol insiden keracunan pangan.
“Kemarin tahun 2025 kan Rp71 triliun ya, itu bisa menjadi 6 juta tadinya, coba per akhir tahun kita berapa? Rp53 triliun ya, berarti sangat cukup, lebih cukup lagi. Maka, nanti akan digunakan untuk memperbaiki tadi,” tuturnya.
Sepanjang 2025, BGN mencatat telah membangun 19.188 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia dengan penerima manfaat mencapai 55,1 juta orang mencakup siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.


