BNPB: Kegiatan belajar mengajar kembali dimulai di wilayah Aceh

Kegiatan belajar mengajar di Provinsi Aceh secara bertahap mulai kembali berjalan setelah banjir dan longsor, termasuk di wilayah Aceh Tamiang, Aceh, meski kondisi sekolah belum sepenuhnya pulih.

Menurut Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari di Jakarta, Senin, kegiatan belajar mengajar sudah dilakukan, termasuk di SD Negeri 1 Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, yang melaksanakan pada hari pertama masuk sekolah semester genap Tahun Ajaran 2025/2026 pada hari ini.

"Meskipun aktivitas pembelajaran telah dimulai, kondisi sekolah belum sepenuhnya pulih. Sejumlah fasilitas pendidikan masih terdampak banjir, seperti meja dan kursi yang rusak, serta ruang kelas yang belum sepenuhnya bersih," jelasnya.

"Untuk sementara kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan sarana seadanya, termasuk penggunaan terpal sebagai alas belajar. Selain itu belum seluruh peserta didik dapat hadir, karena sebagian masih mengungsi di luar daerah," tambah Abdul Muhari.

Pada hari pertama sekolah, kata dia, kegiatan diawali dengan sesi berbagi cerita antara siswa dan guru. Anak-anak menyampaikan pengalaman mereka selama masa terdampak bencana, yang menjadi bagian dari upaya pemulihan psikososial.

Tidak hanya itu, para guru memastikan seluruh siswa dapat menikmati waktu makan bersama, termasuk dengan berbagi bekal kepada siswa yang tidak membawa makanan dari rumah.

Kondisi di SD Negeri 1 Karang Baru tersebut merupakan gambaran dari proses pemulihan pendidikan yang sedang berlangsung di Provinsi Aceh.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sebanyak 2.756 satuan pendidikan terdampak banjir dan longsor di Aceh. Dari jumlah tersebut, 2.226 sekolah telah kembali beroperasi, meskipun sebagian masih berada dalam tahap pemulihan.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara paralel terus melakukan berbagai upaya percepatan pemulihan, meliputi pembersihan sisa material banjir dan longsor, perbaikan fasilitas pendidikan, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar.

Hingga saat ini dukungan yang telah disalurkan untuk sektor pendidikan di Provinsi Aceh antara lain 15.500 paket peralatan sekolah, 78 unit tenda darurat untuk ruang kelas, 100 unit ruang kelas darurat, dana operasional pendidikan darurat sebesar Rp11,3 miliar, dana dukungan psikososial sebesar Rp300 juta, serta 90.000 buku pelajaran.

Selain itu Kemendikdasmen juga menyalurkan tunjangan khusus bagi guru dan tenaga kependidikan terdampak bencana di Aceh. Tunjangan tersebut mencakup pendidikan anak usia dini sebesar Rp758 juta untuk 379 sasaran, pendidikan dasar sebesar Rp8,2 miliar untuk 4.098 sasaran, serta pendidikan menengah sebesar Rp6,7 miliar untuk 3.381 sasaran.

Dalam aspek pembelajaran, pemerintah menerapkan kurikulum penanggulangan dampak bencana secara bertahap. Pada fase tanggap darurat 0-3 bulan kurikulum difokuskan pada pembelajaran minimum esensial yang meliputi literasi dasar, numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan dini, dukungan psikososial, serta edukasi mitigasi bencana.

Selanjutnya pada fase pemulihan dini selama 3-12 bulan, kurikulum akan disesuaikan menjadi kurikulum adaptif berbasis krisis dengan integrasi mitigasi bencana ke dalam mata pelajaran yang relevan, program pemulihan pembelajaran yang fleksibel, serta penerapan asesmen transisi.

Adapun pada fase pemulihan lanjutan dalam rentang waktu 1-3 tahun, kurikulum akan diarahkan pada integrasi permanen pendidikan kebencanaan, penguatan kualitas pembelajaran, pengembangan pengetahuan inklusif berbasis ketahanan, serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi pendidikan darurat.

"BNPB bersama kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah terus berkomitmen mendukung pemulihan sektor pendidikan agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung secara aman, berkelanjutan, dan berkualitas bagi seluruh peserta didik," kata Abdul Muhari.