Gelar dialog nasional, PGIN desak diangkat jadi ASN-P3K

Lebih dari enam ratusan orang,yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Inpasing Nasional (PGIN) se Indonesia, berkumpul di Gedung Muzdalifah Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (4/2/2026). Hal ini dilakukan untuk berdialog secara nasional dalam rangka hari lahir PGIN ke-8. Forum dialog tersebut menghadirkan sejumlah pejabat terkait seperti Kementerian Agama dan anggota Komisi VIII DPR-RI.

Dalam dialog itu, polemik rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan madrasah dan pendidikan keagamaan kembali menjadi sorotan.

Sejumlah persoalan mengemuka dalam kegiatan tersebut, mulai dari aturan passing grade, mekanisme rekomendasi, hingga munculnya PPPK dari badan nonpemerintah yang dinilai menimbulkan berbagai pertanyaan di kalangan tenaga pendidik.

Dengan adanya hal ini PGIN menuntut agar menjadi ASN atau paling tidak menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ketua Umum Persatuan Guru Inpassing Nasional (PGIN), Hadi Sutikno, menegaskan Kementerian Agama (Kemenag) perlu mengambil sikap tegas terkait kesejahteraan guru, khususnya mengenai status PPPK bagi guru inpassing di madrasah swasta. Menurutnya, masih banyak persoalan yang belum mendapatkan solusi konkret.

Ia juga menyoroti adanya kecemburuan di kalangan pendidik, karena badan yang baru terbentuk dinilai dapat mengangkat PPPK, sementara Kemenag yang telah lama berdiri belum mengeluarkan kebijakan serupa. Kondisi tersebut dinilai memunculkan ketimpangan dalam dunia pendidikan keagamaan.

Selain itu, Hadi mendesak pemerintah agar segera membayarkan kewajiban inpassing guru yang belum terselesaikan pada tahun 2012, 2013, dan 2014. Ia menilai sejumlah kebijakan pendidikan saat ini masih menimbulkan ketidakadilan bagi guru madrasah.

Sementara itu, Ketua PGIN Boyolali, Fatoni Afif Fauzi, berharap forum dialog nasional ini menjadi ruang komunikasi antara pemerintah dan para pendidik. Melalui dialog terbuka, berbagai aspirasi diharapkan dapat tersampaikan dan menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak pada dunia pendidikan keagamaan.

Menanggapi hal ini, Kementerian Agama dalam hal ini Kepala Sub Direktorat Bina Guru, Imam Buchori mengatakan Kementerian Agama sejauh ini sejalan dengan apa yang sedang diperjuangkan oleh para guru tersebut.

"Apa yang dituntut ini seiring dengan perjuangan kami, bisa mensejahterakan guru-guru itu," kata Imam Buchori seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sarwoto, Kamis (5/2).

Pihaknya juga sedang mengupayakan apa yang menjadi tuntutan guru tersebut. "Dan mencari solusi yang tepat tidak berpotensi menimbulkan masalah baru," ujarnya.