Gus Ipul konsolidasikan Kadinsos DIY-Jateng, dorong kolaborasi sukseskan Sekolah Rakyat

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul mengajak para Kepala Dinas Sosial, Kepala Sekolah Rakyat, dan Koordinator Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan (PKH) se-DIY dan Jawa Tengah untuk bersama-sama mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang lebih baik dan solid.

Hal itu disampaikan dalam Konsolidasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Sekolah Rakyat Menengah Atas 19 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (9/9/2025).

“Kita sudah koordinasi ya, ada Kepala Sekolah, ada Kepala Dinas Sosial, sebagian dari Jawa Tengah, sebagian dari DIY. Yang ingin kita lakukan satu koordinasi, agar penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini terus makin solid, makin baik. Seluruh tantangannya bisa dicarikan solusi,” ujar Gus Ipul usai kegiatan.

Ia menegaskan, 100 titik rintisan Sekolah Rakyat yang telah berjalan menunjukkan hasil baik. “Alhamdulillah saya ingin sampaikan sekali lagi, secara umum di 100 titik yang sudah beroperasi, baik sekali pelaksananya,” katanya.

Dalam arahannya, Gus Ipul menekankan pentingnya kerja bersama. “Mari kita punya pandangan yang sama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial ke depan. Kerja bersama itu dampaknya lebih nyata daripada sendiri-sendiri,” ujarnya.

Gus Ipul juga mengingatkan target Presiden Prabowo Subianto dalam pengentasan kemiskinan, yakni nol persen kemiskinan ekstrem di 2026 dan di bawah lima persen kemiskinan pada 2029. “Maka itu saya ingin mengajak Bapak-Ibu sekalian mari kita kerja sama, kolaborasi. Kekuatan kita ini pada kolaborasi,” ucapnya.

Lebih lanjut, Mensos menegaskan ada tiga mandat prioritas Presiden yang harus ditindaklanjuti bersama, yakni Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Sekolah Rakyat, dan penyaluran bansos.

Menurutnya, DTSEN melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2025 menjadi acuan tunggal program bantuan dan pemberdayaan. “Maka Kementerian Sosial tidak lagi mengolah data dan daerah juga tidak boleh mengolah data sendiri-sendiri. Tidak boleh lagi Bupati, Gubernur punya data sendiri,” jelasnya.

Selain itu, Inpres Nomor 8 Tahun 2025 menegaskan Sekolah Rakyat sebagai instrumen penting memutus rantai kemiskinan antargenerasi. “Untuk itu, saya ingin Bapak-Ibu sekalian kita manfaatkan waktu ini sebaik mungkin agar penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini menjadi lebih baik, sesuai dengan tujuan didirikannya sekolah rakyat,” kata Gus Ipul.

Sementara itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran lebih dari Rp500 triliun pada 2025 untuk subsidi dan bantuan sosial, namun masih ditemukan ketidaktepatan sasaran sehingga memerlukan konsistensi bersama antara pusat dan daerah.

Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter