Kemensos Kaji PTDI–STTD Bekasi sebagai lokasi Sekolah Rakyat

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono meninjau calon lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Politeknik Transportasi Darat Indonesia – Sekolah Tinggi Transportasi Darat (PTDI–STTD), Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (6/4/2026). Lokasi tersebut diusulkan menjadi salah satu titik perluasan Sekolah Rakyat rintisan di wilayah Jabodetabek.

Dalam peninjauan tersebut, Agus Jabo melihat kondisi asrama empat lantai berkapasitas sekitar 400 orang yang telah selesai dibangun. Selain asrama, tersedia pula gedung baru empat lantai yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang kelas, ruang makan, serta fasilitas pendukung lainnya.

“Fasilitas di PTDI–STTD ini sangat memadai. Secara fisik sudah siap, tinggal kita pastikan administrasi dan detail teknis seperti air, listrik, serta penataan ruang,” kata Agus Jabo.

Ia menjelaskan bahwa tiga sarana utama perlu dipastikan sebelum pembukaan Sekolah Rakyat tambahan pada April 2026.

“Yang harus siap segera itu ruang kelas, asrama, dan dapur atau ruang makan. Itu tiga komponen paling mendesak,” ujarnya.

Agus Jabo menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah memutus rantai kemiskinan ekstrem sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.

“Sekolah Rakyat ini kita dorong sebagai intervensi untuk memutus transmisi kemiskinan. Lebih dari 64 persen anak dari keluarga miskin berisiko tetap miskin jika tidak ada intervensi negara,” katanya.

Ia juga menyampaikan sejumlah temuan di lapangan yang menunjukkan kebutuhan terhadap program tersebut.

“Kami menemukan anak-anak yang tidak mau pulang karena tidak ada makanan di rumah. Ada orang tua yang sampai bersujud, memohon agar anaknya bisa masuk Sekolah Rakyat. Artinya program ini sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Kepala BPSDMP Perhubungan Suharto menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia di PTDI–STTD.

“Kami siap mendukung penuh pemanfaatan fasilitas yang ada untuk Sekolah Rakyat, termasuk asrama, ruang kelas, dan fasilitas taruna,” kata Suharto.

Ia menambahkan, Kementerian Perhubungan memiliki 22 sekolah kedinasan dengan karakter fasilitas serupa yang dapat mendukung program tersebut.

“Kami siap berkontribusi untuk menyukseskan Sekolah Rakyat sesuai arahan Bapak Presiden,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Agus Jabo juga memaparkan perkembangan penyelenggaraan Sekolah Rakyat secara nasional. Pada 2025, Kementerian Sosial telah mengoperasikan 166 titik Sekolah Rakyat rintisan di 34 provinsi. Selain itu, 104 Sekolah Rakyat permanen tengah dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan 100 lokasi tambahan disiapkan pada 2026.

“Jumlah siswa saat ini sekitar 15.000 dan akan meningkat menjadi 30.000 pada tahun ini. Presiden meminta percepatan agar tidak ada lagi anak yang turun ke jalan atau putus sekolah karena kemiskinan,” katanya.

Sebelum mengakhiri kunjungan, Agus Jabo menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan atas dukungan yang diberikan melalui PTDI–STTD.

“Kami berterima kasih kepada Kementerian Perhubungan. Sinergi ini sangat penting untuk percepatan Sekolah Rakyat. Untuk kali ini kami bersyukur bisa memanfaatkan fasilitas pendidikan milik Kemenhub,” ujar Wamen.

Ia berharap pemanfaatan fasilitas tersebut dapat menambah kapasitas siswa Sekolah Rakyat di wilayah Jabodetabek.

“Kalau fasilitas ini dimanfaatkan, kita bisa menambah ratusan siswa lagi. Mudah-mudahan pada Juli 2026 kapasitasnya bisa mencapai lebih dari 1.000 siswa di titik-titik rintisan Jabodetabek,” pungkasnya.

Rizki Rian Saputra/Ter