Kepala SPPG harus rutin ke sekolah, cek perkembangan siswa penerima manfaat

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang mengingatkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), bahwa mereka harus rajin berkunjung ke sekolah-sekolah penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) dari SPPG-nya.

Selain berkoordinasi dengan para guru, mereka juga bisa langsung mendata dan memastikan jumlah penerima manfaat MBG yang riil dari dapur mereka sendiri, serta melihat perkembangan anak -anak penerima manfaat.

Nanik menegaskan tentang kewajiban Kepala SPPG untuk berkunjung ke sekolah-sekolah penerima manfaat itu saat memberikan pengarahan kepada para Kepala SPPG se Kabupaten Banyuwangi, dalam acara Koordinasi dan Evaluasi bersama Forkompimda, Kasatpel, Yayasan, Mitra, Korwil, dan seluruh Kepala SPPG, di Kota Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (24/1/2026).

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, hadir dalam acara itu, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima. Minggu pagi.

Nanik mengaku sangat sedih dengan viralnya berita tentang SDN 1 Batuporo Timur, di Dusun Pandiyan, Desa Batuporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Sampang, Madura, Jawa Timur.

Dalam video viral tersebut disebutkan bahwa sekolah itu menerima jatah MBG sebanyak 63 porsi, meskipun tidak ada aktivitas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) karena tidak memiliki siswa. Parahnya lagi, salah satu ruang kelas di sekolah itu disebut dipakai untuk berkaraoke.

Hasil temuan sementara, sekolah itu semula memiliki 12 orang siswa laki-laki, dan 21 orang siswa perempuan, sementara guru yang mengajar mereka sebanyak 7 orang.

Namun, dalam perkembangan selanjutnya, para siswa kemudian memilih belajar di Madrasah, dan hanya pada hari Jumat datang ke sekolah itu.

Munculnya berita viral tentang sekolah kosong itu menimbulkan asumsi bahwa BGN lemah dalam hal data. Padahal, jarak SPPG dengan sekolah itu hanya berjarak sekitar 10 menit. Tapi karena Kepala SPPG tidak pernah datang ke sekolah itu, sementara jatah MBG tidak langsung diantarkan ke sekolah dengan alasan lewat pekarangan warga.

Akhirnya mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. “Ini karena SPPG malas, dan tidak mengecek ke lapangan,” kata Nanik.

Karena itulah, Ketua Harian Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis itu mewajibkan para kepala SPPG untuk datang ke sekolah-sekolah penerima manfaat dari SPPGnya, maupun ke posyandu, untuk berkoordinasi, dan mendapatkan data yang paling up to date. “Jangan sampai terulang kasus seperti yang di Madura itu,” ujarnya. (Ter)