Ketua DPRD Sumbar komitmen perjuangkan kepastian status guru R4–R5.

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kepastian status tenaga pendidik kategori R4 dan R5. DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sumbar memastikan pengawalan persoalan tersebut hingga ke tingkat kementerian pada tahun 2026.

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi berupaya secara maksimal memperjuangkan kepastian status tenaga pendidik kategori R4 dan R5. DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sumbar memastikan pengawalan persoalan tersebut hingga ke tingkat kementerian pada tahun 2026.

Komitmen itu disampaikan Muhidi saat pertemuan dengan para guru SMA Negeri 6 Padang dalam rangka penyerahan bantuan baju batik, Selasa (6/1).

“Kami bersama gubernur sudah menyurati dan mengawal langsung ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Meski belum masuk dalam skema PPPK Paruh Waktu, kami berkomitmen tidak boleh ada tenaga pendidik yang dirumahkan,” tegas Muhidi.

Ia menjelaskan, persoalan tenaga pendidik R4 dan R5 tidak hanya terjadi di Sumatera Barat, melainkan juga dialami oleh 105 kabupaten/kota di Indonesia. Karena itu, diperlukan kebijakan nasional yang berpihak dan memberikan kepastian bagi para tenaga pendidik.

Terkait kesejahteraan, Muhidi mengakui persoalan gaji masih menjadi pembahasan lanjutan. Namun demikian, ia menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan seluruh tenaga pendidikan—mulai dari guru, pegawai tata usaha, pengelola perpustakaan, hingga penjaga sekolah yang masuk kategori R4 dan R5—tetap bekerja dan tidak kehilangan mata pencaharian.

“Untuk gaji akan terus kita upayakan. Yang terpenting saat ini tidak ada tenaga pendidik yang dirumahkan,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Kamis (8/1). 

Selain memperjuangkan kepastian status dan keberlanjutan kerja, Muhidi menambahkan DPRD Sumbar juga telah menganggarkan program peningkatan kapasitas dan kompetensi guru pada tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memajukan kualitas pendidikan di Sumatera Barat.

Ia pun mengajak para guru untuk terus bekerja secara optimal dalam mencerdaskan anak bangsa agar sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan semakin berkualitas di masa depan.

Menurutnya, tantangan sosial yang dihadapi generasi saat ini semakin kompleks, mulai dari penyalahgunaan narkotika hingga berbagai perilaku menyimpang, sehingga membutuhkan perhatian dan peran aktif semua pihak.

“Guru memiliki peran strategis dalam membangun karakter dan meningkatkan motivasi siswa agar memiliki cita-cita serta orientasi hidup yang lebih baik ke depan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Padang, Haryanti, menyampaikan bahwa di sekolah tersebut terdapat satu orang tenaga pendidik yang masuk kategori R4. Saat ini, SMA Negeri 6 Padang memiliki 1.067 siswa dengan jumlah guru dan tenaga kependidikan sebanyak 74 orang.

“Kedatangan Ketua DPRD Sumbar menjadi motivasi tersendiri bagi guru dan tenaga kependidikan kami. Ini menunjukkan perhatian nyata terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi tenaga non-ASN,” ujar Haryanti.

Ia berharap, komitmen dan pengawalan yang dilakukan DPRD bersama pemerintah daerah dapat segera memberikan kepastian status bagi tenaga pendidik, sehingga seluruh guru dan tenaga kependidikan dapat bekerja dengan lebih tenang dan fokus dalam mencerdaskan generasi muda.