Komisi IV DPRD Kota Bekasi sidak sekolah USB SMPN 62, soroti gedung nyaris roboh

Anggota DPRD Kota Bekasi dari Komisi IV melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke USB SMP Negeri 62 Kota Bekasi di Kelurahan Medan Satria.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi bangunan sekolah yang memprihatinkan dan nyaris roboh, serta memastikan tindak lanjut dari pemerintah terhadap kondisi sarana pendidikan yang tidak layak tersebut.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Faturrahman menyampaikan keprihatinan mendalam dan kekecewaan terhadap lambannya respons pemerintah daerah dalam menangani kondisi sekolah yang telah rusak sejak 2022.

“Kami dari Komisi IV DPRD Kota Bekasi merasa prihatin dan kecewa dengan kondisi sekolah ini. Bangunannya jauh dari kata layak, bahkan beberapa bagian sudah rusak parah. Ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan sekolah,” kata Wildan seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Kamis (9/10/2025).

Menurut Wildan, kondisi USB SMPN 62 yang berdiri di atas lahan bekas kantor kelurahan sudah mengalami kerusakan fisik cukup parah, terutama pada bagian atap, dinding, dan fasilitas belajar siswa.

Ia menilai minimnya perhatian dari pemerintah daerah menjadi bukti lemahnya sistem perencanaan sektor pendidikan di Kota Bekasi.

“Sekolah ini sudah berjalan tiga tahun, tapi tidak ada progres berarti. Dari sisi sarana dan prasarana hingga mebel, semuanya sangat terbatas. Dengan anggaran pendidikan Kota Bekasi yang fantastis, kondisi seperti ini sangat memalukan,” tegasnya.

Wildan juga mengungkapkan, pihaknya akan mendorong Pemerintah Kota Bekasi dan Dinas Pendidikan untuk segera mengambil langkah darurat dalam mengatasi keterbatasan fasilitas belajar-mengajar di sekolah tersebut.

“Kami mendesak agar pembangunan sekolah USB SMPN 62 dimulai tahun 2026. Ini sudah sangat mendesak. Tidak bisa ditunda lagi karena menyangkut keselamatan dan kenyamanan siswa,” ucapnya.

Selain itu, Wildan meminta agar pemerintah melakukan audit struktur bangunan guna memastikan keamanan gedung yang kini difungsikan sebagai ruang belajar.

“Gedung ini dulunya diperuntukkan untuk kantor kelurahan, bukan untuk menampung ratusan siswa. Beban penggunaannya jelas berbeda. Kami khawatir jika dibiarkan, kerusakan akan semakin parah dan bisa membahayakan siswa,” ujarnya menambahkan.

Ia menegaskan, DPRD akan terus mengawal proses penganggaran dan memastikan rencana pembangunan sekolah tersebut masuk dalam prioritas utama Musrenbang 2026.

Ia juga mengingatkan agar Pemkot Bekasi tidak hanya menunggu viralnya kasus seperti ini di media sosial, tetapi proaktif memperbaiki fasilitas pendidikan.

“Pemerintah jangan menunggu viral dulu baru bergerak. Pendidikan adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda. Kami akan kawal agar sekolah ini segera dibangun,” pungkasnya.