Kurangi beban orang tua, FPDIP DPRD Kudus usulkan siswa SD dan SMP dapat seragam gratis

Semua siswa SD dan SMP sederajat di Kabupaten Kudus Jawa Tengah diusulkan mendapat bantuan seragam gratis. Hal ini disampaikan oleh Fraksi PDIP DPRD kabupaten Kudus pada Musrenbang RKPD 2027, di Pendopo Belakang, Rabu (11/3).

Ketua DPRD Kudus, Masan, mengatakan, usulan seragam gratis itu menjadi hasil rapat internal Fraksi PDIP DPRD Kudus. Selain membantu meringankan beban orang tua, program seragam gratis ini juga untuk meminimalisasi praktik pungutan liar (pungli) pada pengadaan seragam untuk siswa baru.

Masan yang juga anggota Fraksi PDIP menambahkan, usulan itu juga telah disampaikan setelah melihat postur APBD Kabupaten Kudus.

"Kami Fraksi PDIP melihat APBD Kudus masih mampu untuk menggulirkan program seragam gratis untuk siswa SD dan SMP sederajat,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini, Kamis (12/3). 

Dijelaskan, perhitungan awal Terkait kebutuhan anggaran untuk program seragam gratis untuk siswa SD dan SMP sederajat di Kabupaten Kudus mencapai sekitar Rp9 miliar.

“Tentu angka pasti masih harus dibahas lebih detail dengan OPD terkait. Program seragam gratis ini, menurut kami sangat membantu orang tua di tengah beban ekonomi yang semakin sulit saat ini,” imbuhnya.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kudus, Muhammad Antono menambahkan, APBD Kudus harus berpihak kepada rakyat kecil, setiap program yang diusulkan tidak boleh hanya sekedar kegiatan normatif tahunan.

“Fraksi PDI Perjuangan memandang APBD sebagai instrumen keberpihakan kepada rakyat kecil. Karena itu, kami mengusulkan program seragam sekolah gratis untuk siswa SD dan SMP sederajat demi mendukung akses pendidikan yang merata,” ungkapnya.

Menurutnya, ada beberapa poin krusial yang menjadi landasan usulan ini. Ia mencontohkan, pembelian seragam baru kerap menjadi beban berat bagi keluarga kurang mampu. Selain untuk meringankan beban ekonomi keluarga, usulan ini juga sebagai upaya dukungan Pendidikan Merata.

Usulan ini akan menghapus hambatan finansial agar anak-anak Kudus bisa bersekolah dengan percaya diri.

“Jika usulan ini terealisasi, akan jadi langkah nyata pemerintah dalam membantu masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi,” imbuh Antono.