Mahasiswa Ponorogo pilih audiensi dan serahkan tujuh tuntutan

Aliansi mahasiswa dari sejumlah organisasi di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur memilih jalur audiensi dengan pimpinan DPRD dan Bupati Ponorogo untuk menyampaikan aspirasi mereka, Kamis.

Dalam pertemuan yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD, mahasiswa menyampaikan tujuh tuntutan, mulai penghentian tindakan represif aparat, evaluasi oknum pelanggar HAM, hingga pengawalan atas pembatalan kenaikan gaji dan tunjangan DPR.

Ketua PMII Ponorogo, Azizah Intan Qurotunnisa, mengatakan mahasiswa juga mendesak penarikan atau revisi total RKUHAP serta percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.

“Tuntutan lain adalah penolakan kebijakan PPATK terkait rekening pasif, evaluasi internal Polri, serta penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis tanpa intimidasi,” ujarnya.

Azizah menegaskan pilihan audiensi merupakan bentuk tanggung jawab mahasiswa sebagai agen pengawal aspirasi masyarakat.

"Kami menyampaikan suara rakyat lewat cara damai, bukan aksi anarkis," katanya.

Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, mengapresiasi langkah mahasiswa yang lebih memilih dialog terbuka.

Ia memastikan Forkopimda bersama DPRD akan meneruskan tuntutan tersebut ke pemerintah pusat.

"Kami akan kawal tujuh poin tuntutan ini, karena kewenangannya berada di tingkat pusat," kata Dwi Agus yang akrab disapa Kang Wie.

Ia juga mengajak masyarakat menjaga kondusivitas daerah dan tidak terprovokasi gerakan yang merugikan kepentingan bersama.

“Kami apresiasi langkah mahasiswa. Kondusivitas ini harus dijaga bersama,” tandasnya.