DPRD pertanyakan proyek 'Sekolah Maung' KDM yang tak masuk APBD 2026

Komisi V DPRD Jawa Barat mempertanyakan rencana pembangunan "Sekolah Maung" (Manusia Unggulan) yang digagas Gubernur Dedi Mulyadi, karena sampai sekarang belum ada laporan resminya, dan bahkan belum masuk dalam skema APBD 2026.

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari, mengungkapkan meski proses hibah lahan untuk proyek tersebut dikabarkan sedang berjalan, tapi legislatif justru baru mengetahui diksi dan konsep sekolah tersebut melalui unggahan media sosial pribadi sang Gubernur dan pemberitaan media massa.

"Komisi V belum pernah mendengar diksi Sekolah Maung. Baru tahu empat harian yang lalu dari medsos gubernur dan media idenya sudah terlahir. Saya tidak tahu itu masuk perencanaan, atau lagi-lagi ide mendadak gubernur yang sporadis," ujar Zaini dikonfirmasi di Bandung, Rabu.

Zaini menegaskan, pembangunan sekolah baru memerlukan proses panjang, mulai dari pengadaan lahan hingga konstruksi fisik yang memakan waktu tahunan.

Mengingat program ini belum teralokasi di APBD 2026, ia menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk lebih realistis.

Menurutnya, daripada memulai proyek dari nol, pemerintah akan jauh lebih efektif jika memperkuat infrastruktur pendidikan yang sudah tersedia.

"Mending perkuat sekolah yang sudah ada. Di beberapa SMA itu ada yang masih punya lahan 1 sampai 2 hektar sisanya. Itu bisa masuk satu program studi yang Gubernur inginkan," ucap Zaini.

Ia menambahkan, pengalihan fokus ke sekolah eksisting akan memangkas waktu birokrasi dan eksekusi dibanding harus membangun bangunan baru.

"Belum (masuk APBD 2026). Yang baru itu lama, sekarang beli lahan, tahun depan membangun. Jadi perkuat yang ada, alokasi masuk ke situ," tuturnya.

Meski mempertanyakan sisi perencanaan dan penganggaran, Zaini membenarkan adanya pergerakan di tingkat daerah.

Berdasarkan penelusurannya saat kunjungan ke SMAN 1 Pondok Salam, Pemerintah Kabupaten Purwakarta dilaporkan tengah menyiapkan proses hibah lahan seluas 9 hektare kepada Pemprov Jabar untuk keperluan sekolah tersebut.

Zaini tetap memberikan apresiasi terhadap visi besar Gubernur dalam menciptakan sekolah unggulan, namun dengan catatan efisiensi anggaran tetap menjadi prioritas utama.

"Kami apresiasi itu, mungkin itu jadi salah satu jalan menuju Jabar Istimewa dengan banyaknya sekolah unggulan. Tapi kalau Gubernur punya ide yang lain terus juga anggarannya bisa terselesaikan ya dicoba saja," kata Zaini menambahkan.