Kajian Pilkada langsung atau tidak langsung harus berpihak pada rakyat

Juru Bicara Anak Muda PDI Perjuangan, Saiful Mujab, menegaskan bahwa kajian mengenai sistem Pilkada langsung maupun tidak langsung harus tetap berpijak pada prinsip kedaulatan rakyat dan aspirasi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Saiful Mujab saat konferensi pers Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Beach City International Stadium, Jakarta, Minggu (11/1/2026).

“PDI Perjuangan meyakini persoalan politik uang itu tidak harus diselesaikan dengan mengamputasi hak rakyat untuk memilih,” ujar Saiful Mujab kepada wartawan.

Ia menjelaskan, dalam pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sehari sebelumnya, telah tersirat pesan penting mengenai arah demokrasi Indonesia. “Bu Mega sudah memberikan hint dengan menyebut demokrasi kita jangan seperti Senam Poco-Poco, maju mundur, kanan kiri,” katanya.

Saiful menilai, analogi tersebut merupakan kritik terhadap wacana perubahan sistem Pilkada yang dinilai berpotensi membawa demokrasi ke arah yang tidak konsisten. “Bagi PDI Perjuangan, demokrasi itu harus maju ke depan, bukan berjalan di tempat atau maju mundur,” tegasnya.

Menurutnya, momentum diskursus Pilkada saat ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat demokrasi substantif. “Kami ingin demokrasi mengedepankan kedaulatan rakyat dan aspirasi masyarakat, bukan justru menjauhkannya dari proses politik,” ucap Saiful.

Ia menambahkan, sikap resmi partai terkait sistem Pilkada akan diumumkan dalam penutupan Rakernas PDIP. “Sikap resmi partai akan disampaikan pada penutupan Rakernas besok,” pungkasnya.

Penulis: Arie Dwi Prasetyo/Ter