Megawati desak pemerintah petakan daerah rawan banjir Sumatera

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, meminta pemerintah melakukan pendataan secara rinci terhadap daerah-daerah yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Hal itu ia sampaikan dalam seminar “Mitigasi Bencana dan Pertolongan Korban” yang digelar Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP di Jakarta International Equestrian Park, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).

"Saya minta kepada pemerintah, apa yang terjadi sekarang itu harus dicatat; daerah mana saja yang terkena. Jangan sampai setelah bersih, kita langsung lupa. Tidak bisa begitu," tegas Megawati.

Presiden ke-5 RI ini juga menyoroti peran vital Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam mitigasi bencana. Ia mengingatkan pentingnya akurasi data cuaca dan pemetaan wilayah.

"Tadi BMKG hadir tidak? Saya ingin mereka bicara soal peta. Perlu diingat, BMKG itu badan yang saya bangun (perkuat) dahulu karena saya sadar lembaga ini sangat diperlukan. Kita ini bukan negara benua, kita adalah negara kepulauan yang sangat dinamis," ujarnya.

Terkait bantuan untuk korban bencana di Sumatera, Megawati menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai, melainkan barang atau in natura.

"Ibu tidak akan memberikan uang. Mau beli apa kalau kondisinya sedang bencana? Jadi yang saya berikan adalah bantuan in natura. Logistiknya sudah didata dan dihimpun oleh struktur partai," jelas Presiden ke-5 RI tersebut.

Ia menjelaskan bahwa bantuan akan dikumpulkan terlebih dahulu sebelum didistribusikan secara terkoordinasi melalui Ketua DPC di wilayah terdampak.

"Ketua DPC adalah penanggung jawabnya. Bantuan yang disiapkan mulai dari beras, minyak goreng, telur, ikan asin, mi instan, hingga gas LPG dan genset. Selain itu, ada baju harian untuk pria, wanita, anak-anak, hingga peralatan masak lengkap," pungkasnya.

Arie Dwi Prasetyo