Megawati kritik keras regulasi ‘Karpet Merah’ Konsesi: Pemicu utama bencana ekologis di Sumatera

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan pembangunan nasional dalam pidato politiknya pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I sekaligus peringatan HUT PDI Perjuangan ke-53

Megawati menyoroti maraknya regulasi yang dinilai terlalu memanjakan konsesi besar hingga memicu bencana ekologis masif di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam pidatonya, Presiden ke-5 RI ini secara spesifik menghubungkan kerusakan lingkungan di wilayah hulu dengan rentetan bencana hidrometeorologi yang baru-baru ini melumpuhkan puluhan kabupaten dan kota di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menurutnya, banjir ekstrem dan longsor tersebut bukanlah peristiwa alam semata, melainkan dampak nyata dari perubahan fungsi lahan penyangga menjadi kawasan eksploitasi.

"Undang-undang dan regulasi yang memberi karpet merah pada konsesi besar telah membuka jalan bagi deforestasi, perampasan tanah, dan penghancuran ekosistem," tegas Megawati di hadapan ribuan kader partai.

Rakernas itu dilaksanakan di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026). Dalam Rakernas yang berlangsung pada 10–12 Januari 2026 ini, PDIP mengusung tema "Satyam Eva Jayate" dengan subtema "Di Sanalah Aku Berdiri, Untuk Selama-lamanya".

Kembali ke pidato, Bu Mega menambahkan bahwa pembukaan hutan secara masif untuk tanaman monokultur telah menghilangkan kemampuan alam dalam menyerap air, yang pada akhirnya menghantam kehidupan rakyat kecil di hilir yang tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Megawati menegaskan bahwa PDI Perjuangan menolak model pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan namun mengabaikan keadilan ekologis. Ia mengingatkan kembali pesan Proklamator Bung Karno pada tahun 1946 tentang vitalnya keberadaan hutan bagi kehidupan bangsa. Baginya, praktik eksploitasi yang terjadi saat ini merupakan bentuk kemunduran bagi nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan.

"Atas nama pembangunan, rakyat disingkirkan dan alam dikorbankan. Ini bukan pembangunan, melainkan pembangunan tanpa keadilan dan tanpa peradaban," ujarnya.

Kritik ini sekaligus menjadi instruksi bagi seluruh kader PDI Perjuangan, terutama yang berada di eksekutif dan legislatif, agar berani menyuarakan kebenaran ekologis dan melawan kebijakan yang merusak bumi.

Menutup bahasannya terkait isu lingkungan, Megawati menekankan bahwa legitimasi sebuah partai politik tidak diukur dari jumlah kursi kekuasaan, melainkan dari keberpihakannya yang nyata terhadap rakyat dan kelestarian alam.

Melalui Rakernas I ini, PDI Perjuangan berkomitmen untuk memperkuat agenda strategis dalam menghadapi krisis ekologis global demi keselamatan masa depan bangsa.

Arie Dwi Prasetyo