Survei: Publik puas dengan penindakan hukum dan korupsi era Prabowo

Indikator Politik Indonesia menyatakan masyarakat puas dengan upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Berdasarkan hasil survei yang dibacakan Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro di akun Youtube Indikator Politik Indonesia, Sabtu, dijelaskan bahwa jumlah responden yang puas dengan penegakan hukum mencapai 40,8 persen.

"Kondisi penegakan hukum, evaluasi publik menunjukkan dominan dinilai secara positif. Ada 40,8 persen responden yang menilai kondisi penegakan hukum baik atau sangat baik," kata Bawono dalam siaran tersebut.

Sedangkan yang menilai kinerja Prabowo - Gibran di bidang penegakan hukum itu buruk atau sangat buruk sebanyak 26,4 persen.

Selanjutnya, data survei yang sama juga menyatakan mayoritas responden puas dengan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan di era Prabowo-Gibran.

"Evaluasi positif publik ada di 42,7 persen, yang menilai baik atau sangat baik," kata Bawono.

Selain itu, 30 persen responden menyatakan penanganan korupsi di Indonesia buruk hingga sangat buruk dan 22,5 persen responden menilai penanganan korupsi di Indonesia dalam kategori sedang.

Dengan adanya data tersebut, dapat disimpulkan mayoritas responden yang diteliti Indikator Politik Indonesia puas dengan kinerja Prabowo-Gibran di bidang penindakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Untuk diketahui, survei dilakukan dalam kurun waktu 20 Oktober sampai 27 Oktober 2025. Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilu.

Penarikan sampel menggunakan multistage random sampling dengan jumlah sampel 1220 responden dengan margin of error 2,8 persen.