Tingginya kasus keracunan MBG, legislator DIY mendesak evaluasi menyeluruh

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) disejumlah wilayah telah memunculkan kasus keracunan yang menimpa banyak pelajar sekolah. Program yang digulirkan pemerintah pusat untuk memenuhi gizi siswa sekolah ini justru membuat orang tua murid mulai khawatir.

Komisi D DPRD DIY serius menyoroti kasus tersebut dan mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. Evaluasi harus dilakukan mulai dari distribusi, kualitas makanan, sampai pada tata kelola di lapangan.

"Distribusinya harus ditinjau karena ada jeda yang lama dari pengolahan ke distribusi. Ini yang menyebabkan makanan jadi basi," ujar Ketua Komisi D DPRD DIY, R.B. Dwi Wahyu di kantor DPRD DIY, Jl. Malioboro, Yogyakarta, Jumat (26/9/2025).

Dalam pelaksanaan program MBG ini, Dwi menjelaskan bahwa daerah memiliki kewenangan yang terbatas. Meski kewenangan pemerintah pusat, namun DPRD DIY tetap menjalankan fungsi kontrol agar pelaksanan program MBG tetap berjalan seusia regulasi.

Program MBG harus mampu mendongkrak ekonomi daerah. Oleh karena itu harus ada kolaborasi antar dinas terkait sehingga bahan baku lokal bisa memasok kebutuhan MBG. Seperti bahan baku sayuran, daging, buah dan lain sebagainya bisa disuplai kolaborasi dengan UMKM lokal.

"Penting kolaborasi dari dinas pertanian, dinas kelautan, dinas perdagangan, dan UMKM. Jadi kualitas makanan terjaga, ekonomi masyarakat juga terdongkrak," jelasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Senin (29/9). 

Menurutnya, pelaksanaan program MBG agar diserahkan ke Dinas Pendidikan sesuai jenjang sekolah atau langsung ke sekolah, karena jadi lebih efektif. Kemudian distribusi program MBG juga harus selektif. Karena banyak juga siswa yang sudah terpenuhi gizinya di rumah.

"Sebaiknya diprioritaskan ke sekolah yang layak menerima program MBG," pungkasnya.