Ini saran Anggota DPD RI dan tokoh Islam Sumut kepada Kementerian Haji dan umroh RI

Beberapa hari yang lalu, Presiden Prabowo telah resmi menabalkan Kementrian Haji Haji dan Umroh,sebagai salah satu kementrian baru di Kabinet Merah Putih, sebelumnya hanya berbentuk Badan Penyelenggaraan Haji Indonesia.

Adalah anggota DPD RI, Dr.H.Dedi Iskandar Batubara ketika dimintai tanggapannya terlebih dahulu mengucapkan puji syukur karena pemerintah Indonesia telah memutuskan membentuk Kementerian Haji dan Umroh.

Ini sudah lama kami gaungkan, bahwa penyelenggaraan ibadah haji harus ditangani secara serius dan profesional oleh pemerintah, ucap Dedi, anggota DPD RI asal Sumut.

Selain Dedi, komentar juga disampaikan, Dr H Sakhira Zandi MSi, Ketua DPW Persatuan Ummat Islam (PUI) Sumut, sangat mendukung dan berterima kasih kepada pemerintahan Prabowo yang telah menjadikan bidang haji menjadi salah satu Kementerian di kabinet merah putih.

Menurut Sakhira Zandi, dengan adanya Kementerian haji dan umroh diharapkan pengelolaan dan penyelenggaraan haji akan lebih profesional dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh umat ,karena persoalan haji adalah persoalan ibadah kepada Allah SWT dan memiliki nilai-nilai sakral, karena haji adalah hukum Islam kelima di mana diwajibkan kepada seorang muslim yang mampu untuk melaksanakan minimal satu kali dalam perjalanan hidupnya.

" Jika persoalan Haji ternodai ,ini sama artinya kita menodai ajaran Islam," ucap Ustad Sakhira seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Diurnawan, Kamis (11/9).

Oleh karena itu, dirinya berharap Kementerian Haji dan Umroh lebih fokus untuk menangani persoalan Haji, tentunya karena penyelenggaraan ibadah haji dilakukan setiap tahun maka tentu ada kelebihan dan kekurangan, contoh ada saja kekurangan-kekurangan setiap tahun dan harus bisa ditutupi dan di atasi, agar pelayanan haji ke depan harus dimaksimalkan terutama kepada jemaah Lansia agar betul-betul diperhatikan.

Pada bagian lain kata Sakhira Zandi, Kementerian Haji dan Umroh harus selektif dalam memilih petugas haji yang menyertai jemaah yakni petugas kloter termasuk Petugas Haji Daerah (PHD),agar disinkronkan biar sama sama bertanggung jawab terhadap keselamatan jemaah di setiap kloter.

Sakhira Zandi yang dikenal sebagai pengajar di UIN Sumut dan pendakwah,meminta agar kedepan petugas haji haruslah orang yang sudah pernah menjadi jemaah haji,sehingga bisa mengenal Medan lapangan saat di tanah suci.

"Sering kita dengar, petugas haji yang baru pertama menunaikan ibadah haji akan kewalahan saat di tanah suci  bahkan tidak tahu fungsi dan tugasnya, sehingga terkesan menyelamatkan diri sendiri, tak mengurus dan melayani jemaah," kata Sakhira Zandi.

Sementara itu Dedi Iskandar Batubara, selain mengucapkan selamat kepada Gus Irfan Yusuf dan Bang Dahnil Anzar Simanjuntak yang telah dilantik Pak Presiden Prabowo sebagai Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, ia Juga berharap duet Gus Irfan dan Bang Dahnil yang merupakan tokoh dan aktifis ini, bisa membawa Kementerian Haji dan Umroh lebih baik dalam urusan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.