Menbud sebut buku sejarah Indonesia bisa diakses gratis pada Februari

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menargetkan buku "Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global" bisa diakses secara digital dan gratis oleh masyarakat pada Februari, setelah peluncuran pada pertengahan Desember 2025.

"Dan juga tentu ada proses pengalihmediaan. Jadi butuh proses kata mereka kurang lebih 1-2 bulan. Pokoknya, saya targetkan pada bulan Februari, kalau bisa sudah bisa diakses," kata Fadli Zondalam sesi temu media di Jakarta, Kamis.

Buku sejarah Indonesia, kata dia, hanya akan dicetak sesuai dengan kebutuhan tidak dicetak secara massal karena membutuhkan biaya yang cukup besar.

"Tapi, kita akan cetak mungkin sesuai keperluan untuk perpustakaan nasional, mungkin perpustakaan daerah, perpustakaan di beberapa sejumlah perguruan tinggi itu akan kita cetak. Tapi kalau untuk yang sifatnya masif, tidak," kata dia menjelaskan.

Masyarakat umum akan bisa mengakses buku sejarah itu secara gratis melalui website resmi Kementerian Kebudayaan.

Fadli Zon juga mengemukakan Kementerian akan memfasilitasi penulisan buku sejarah tematik Indonesia, seperti Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Samudra Pasai, hingga perang mempertahankan kemerdekaan RI. Tim penulisan buku seri tematik ini akan dibentuk pada bulan ini.

Kementerian Kebudayaan meluncurkan buku “Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global” sebagai bagian dari upaya negara merawat memori kolektif dan memperkuat jati diri bangsa pada Minggu (14/12). Penulisan buku, yang dimulai sejak Januari 2025, melibatkan 123 sejarawan dan ahli dari 34 perguruan tinggi di Indonesia.

Buku "Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global", yang terdiri dari 11 jilid, memetakan perjalanan panjang bangsa Indonesia, mulai dari akar peradaban Nusantara; interaksi global dengan India, Tiongkok, Persia, Timur Tengah, hingga Barat; masa kolonial; pergerakan kebangsaan; perjuangan mempertahankan kemerdekaan; konsolidasi negara; era Orde Baru; hingga reformasi dan konsolidasi demokrasi sampai 2024.