Menkes: Cakupan CKG diperluas dukung kesehatan mental anak
Petugas medis puskesmas melakukan pemeriksaan kesehatan kepada pelajar di SMA Negeri 1 Solo, Jawa Tengah, Selasa (23/9/2025). Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah menyasar anak usia 7 hingga 17 tahun dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan disesuaikan dengan jenjang pendidikan termasuk status gizi, tekanan darah, kebugaran fisik, gigi, mata, telinga, kesehatan mental, dan riwayat imunisasi sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. ANTARAFOTO/Maulana Surya/nz
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan bakal memperluas cakupan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) hingga 14 juta anak pada 2026, sebagai upaya promotif-preventif guna meningkatkan dukungan kesehatan mental anak serta mencegah bunuh diri.
Dia menjelaskan, pada 2025, cakupan CKG anak-anak baru mencapai tujuh juta orang dari target 25 juta orang. Dari hasil tersebut, sekitar 4,4 persen atau 338 ribu memiliki gejala kecemasan (anxiety). Sementara itu, 4,8 persen atau 363 ribu memiliki gejala depresi.
"Dalam tahun 2026 ini udah ada empat orang yang meninggal. Empat anak yang meninggal itu ada di NTT, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur. Usianya 11-14 tahun. Dan tidak hanya dari golongan miskin seperti yang di Ngada," kata Budi di Jakarta, Senin.
Dia menyebutkan, ada dua faktor signifikan penyebab seorang anak ingin bunuh diri, yang pertama adalah faktor keluarga, misalnya jika ada konflik atau karena pola asuh. Sementara faktor kedua, adalah lingkungan, misalnya karena perundungan dalam lingkungan akademik.
Oleh karena itu, pihaknya berharap dapat memperluas skrining kesehatan jiwa, guna mengetahui lebih dini anak-anak yang memiliki risiko masalah kesehatan mental.
"Penyebabnya adalah di keluarga, yang paling besar. Sehingga kita harus mengedukasi bukan hanya anaknya, tapi juga orang tuanya. Terutama ibu-ibu. Karena ibu-ibu gak sadar bahwa kalau pola asuh yang mereka lakukan menyebabkan anaknya anxiety, terus depresi, terus mau bunuh diri," katanya.
Selain itu, katanya, Kemenkes juga akan mengedukasi para guru, agar dapat mengidentifikasi tekanan sosial seperti perundungan dan mengintervensi.
"Dan kita juga tetap akan membuka layanan bantuan darurat. Jadi kalau mereka mengalami mereka bisa call kita," katanya.
Kemenkes juga menyiapkan tata laksana atau perawatan bagi anak-anak yang membutuhkan tindak lanjut. Puskesmas, katanya, akan dilengkapi dengan tenaga profesional yang dapat melakukan perawatan medis untuk masalah kesehatan jiwa.
"Dan kita juga udah ngomong sama Pak Mendikdasmen (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti) agar di sekolah juga bisa dibantu. Untuk bisa melakukan layanan kesehatan jiwa bagi yang memang anak-anak yang bermasalah," katanya.
Budi juga mengonfirmasi bahwa pihaknya bersama kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Agama, Kemendikdasmen, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Polri, menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) sembilan menteri dan kepala lembaga guna memperkuat upaya menjaga kesehatan mental anak.
Dalam kesempatan itu, dia juga mengimbau media untuk memberitakan kasus kesehatan jiwa secara positif, edukatif, dan berimbang seperti dengan cara melindungi kerahasiaan data pasien, guna menjaga kesehatan mental orang-orang yang terdampak serta publik.
