Dana BPJS Ketenagakerjaan hampir Rp900 T, pemerintah dorong pengelolaan optimal

Dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan mendekati Rp900 triliun. Pemerintah mendorong pengelolaan dana jaminan sosial tersebut dilakukan secara optimal.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai dana besar itu harus dimanfaatkan maksimal bagi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Dana pengelolaan hampir menyentuh angka Rp 900 Triliun untuk itu kita punya tanggung jawab untuk mengoptimalkan bagaimana caranya kita manfaatkan dengan baik untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan” ujar Menko PM.

Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Senin (16/3/2026).

Data pemerintah menunjukkan dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan hingga November 2025 mencapai Rp897,65 triliun. Nilai tersebut mendekati target Rp900 triliun.

Sepanjang 2025, BPJS Ketenagakerjaan mencatat 5,69 juta klaim dengan nilai sekitar Rp67,5 triliun. Hasil investasi mencapai Rp59,7 triliun, melampaui target yang ditetapkan.

Muhaimin menilai kondisi keuangan lembaga tersebut relatif sehat. Namun, dana besar harus diimbangi strategi investasi yang hati-hati dan berkelanjutan.

“Dana operasional ini sangat penting karena persepsi yang masih disamakan dengan BPJS Kesehatan padahal BPJS Ketenagakerjaan ini jauh lebih sehat,” kata Menko Muhaimin.

Selain pengelolaan dana, pemerintah menyoroti masih rendahnya cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Saat ini tingkat kepesertaan baru sekitar 32,2 persen dari total potensi pekerja di Indonesia.

Pemerintah mendorong perluasan kepesertaan, terutama bagi pekerja sektor informal dan masyarakat pedesaan.

“Semakin luas kepesertaan, semakin besar pula manfaat yang bisa dirasakan masyarakat. Karena itu penguatan literasi jaminan sosial dan kepatuhan pemberi kerja harus terus didorong,” jelasnya.

Muhaimin juga menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan pekerja informal yang masih menghadapi kesenjangan kepesertaan.

Pemerintah turut mendorong program yang memberi manfaat langsung bagi pekerja, termasuk pembangunan 10.000 hunian pekerja.

Program tersebut telah dimulai di Jakarta Selatan dan akan diperluas ke sejumlah daerah, termasuk Gresik dan Kendal.

Dalam kesempatan sama, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat memaparkan tiga fokus program ke depan, yaitu coverage, care, dan credibility.

Coverage berarti perluasan kepesertaan. Care menekankan peningkatan layanan dan manfaat bagi peserta. Credibility berfokus pada penguatan data dan tata kelola.

“Dan tentunya strategic collaboration dengan para stakeholder yang akan kami tingkatkan dengan harapan ini tentunya dapat meningkatkan trust. Baik trust dari stakeholder pemerintah, stakeholder pemberi kerja ataupun juga dari masyarakat,” jelasnya.

Arie Dwi Prasetyo