PU pastikan Jalan nasional terdampak bencana di Sumut telah tersambung

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan jalan nasional yang terdampak bencana alam hidrometeorologi di Sumatera Utara (Sumut), telah tersambung dan dapat dilalui oleh semua kendaraan.

"Jalan yang berada di daerah bencana ini, kita pastikan jalannya fungsional. Tidak ada yang putus," kata Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara, Kementerian PU Herdy Siahaan di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Senin.

Menurut dia, terdapat 268 titik jalan nasional yang terdampak bencana alam, baik yang berskala kecil maupun besar dan semua sudah diperbaiki dan dapat dilalui kendaraan.

Ia mengatakan bahwa untuk total pekerjaan jalan nasional yang terdampak di lima kabupaten dan kota di Sumatera Utara sepanjang kurang lebih 40-50 kilometer.

"Kalau untuk titik longsor yang perlu penanganan jumlahnya ada 268 dan itu sudah selesai dikerjakan, sehingga jalan sudah bisa dilalui," ujarnya.

Herdy menambahkan, Kementerian PU terus berupaya untuk memperbaiki jalan nasional agar bisa seperti sebelumnya dan pekerjaan itu dibutuhkan waktu dua hingga tiga tahun.

Sementara, pada momentum Lebaran nanti dapat dipastikan semua jalan nasional di Sumatera Utara sudah diperbaiki dan dipelihara secara maksimal.

"Kita fokus untuk yang penanganan bencana dan seluruh jalan nasional di Sumatera Utara, kita perbaiki," kata dia menambahkan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono pada awal Desember 2025 memperkirakan kebutuhan anggaran sekitar Rp51 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dasar pascabencana banjir dan longsor pada tiga provinsi di Sumatera.

“Secara umum kebutuhan anggaran yang dihitung Kementerian PU untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di tiga provinsi itu sekitar Rp51 triliun, dengan porsi terbesar di Aceh,” katanya usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Pascabencana Sumatera di Jakarta, Kamis, 11 Desember 2025.

Ia menjelaskan estimasi tersebut mencakup penanganan kerusakan pada jaringan jalan dan jembatan (bina marga), infrastruktur sumber daya air seperti bendung, irigasi, tanggul, dan air baku, infrastruktur air bersih serta sanitasi (cipta karya), serta prasarana sosial strategis seperti sekolah, madrasah, dan rumah ibadah.