Risma minta Pemkab Nganjuk selesaikan keterlambatan 7.000 kartu bansos

Elshinta.com - Menteri Sosial Tri Risma Maharini Minggu (21/11) siang melakukan kunjungan kerja ke Nganjuk Jawa Timur. Ada 2 agenda yang dilakukam oleh mantan Wali Kota Surabaya tersebut, diataranya mengikuti kegiatan monitoring sekaligus singkronisasi data dengan sejumah pendamping PKH, pihak bank serta  agen E Warung, meliputi wilayah Mojokerto, Jombang dan Nganjuk.

Dalam kegiatan ini Tri Risma Maharini didampingi Seketaris Daerah Nganjuk serta sejumlah pejabat berkepentingan lainya. Perempuan yang akrab disapa Risma ini berulang kali memberikan arahan terkait SOP, pendistribusian bantuan. Selesai mengikuti kegiatan singkronisai data penerima bantuan, Risma kemudian bergeser ke Gedung Juang 45 Kabupaten Nganjuk .

Dalam kesempatan tersebut secara  simbolis Mensos menyalurkan bantuan Asistensi Rehabiltasi Sosial (Atensi) kepada 1.496 anak, bantuan sembako kepada 136.243 orang dan bantuan PKH kepada 5 orang. Total bantuan sebanyak Rp28,117 miliar.

Mensos juga  memberikan semangat kepada anak-anak yatim, piatu dan yatim-piatu yang hadir dalam pertemuan ters ebut. Karena dengan semangat mereka bisa meraih masa depan. 

Dalam keteranganya,Mensos menyatakan, keterlambatan penyaluran bansos kebanyakan dari jenis Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kartu Sembako. Namun untuk Program Keluarga Harapan (PKH), relatif lancar. Karena, penyaluran PKH menggunakan skema transfer langsung ke rekening KPM dan dicairkan secara tunai.  

"BPNT ini kan ada peran e-warong. Jadi tidak selancar PKH. Kami ada mekanisme yang sedang diujicobakan sehingga nanti bisa mengontrol penggunaan bantuan di BPNT," terangnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Fendi Lesmana, Minggu (21/11).  

Dari data yang tersedia, untuk BPNT/Kartu Sembako, terlihat bahwa pada bulan September sebanyak 3.582 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) belum terdistribusi. Kemudian pada bulan Oktober sebanyak 3.579 KKS belum terdistribusi. Sehingga total terdapat 7.161 KKS yang belum terdistribusi di Kabupaten Nganjuk.

Risma menyatakan keprihatinannya terhadap Informasi tersebut. "Saya minta hari Senin besok semuanya sudah clear Semua KPM harus sudah menerima bantuan secara cash. Ini sudah bulan November pak. Sudah tidak ada waktu lagi," katanya 

Kepada pihak terkait seperti perwakilan Bank-bank Milik Negara (Himbara), Mensos menekankan untuk mempercepat proses pencairan bantuan. Mensos menyatakan kepada bank, bahwa tidak ada hambatan dalam penyaluran bantuan.

Baik dengan alasan rekening terblokir atau data ganda. "Blokir sudah kami buka semua. Jadi tidak ada alasan blokir," katanya. 

Disamping itu Mensos juga menyoroti data di Kabupaten Jombang. Dari data yang tersaji, terdapat 2017 KKS yang belum terdistribusi dikarenakan KPM meninggal dunia. Data ini menimbulkan pertanyaanp karena pendamping menyatakan dari KPM yang meninggal dunia, tidak ada ahli waris. 

Dalam kesempatan tersebut, Mensos juga melihat adanya transaksi pencairan bantuan yang dirasa tidak semestinya. Mensos menemukan adanya KKS yang berada di tangan pendamping, KPM yang belum menerima bantuan sejak Januari, dan pencairan banyak namun tidak segera diserahkan kepada KPM. 

Mensos mengingatkan, agar stakeholder dalam penyaluran bantuan sosial, baik pendamping maupun Himbara agar bekerja profesional dan akuntabel.

Mensos mengingatkan bahwa KKS harus dipegang KPM. "Dengan alasan apapun tidak bisa KKS dibawa pendamping. KKS harus tetap di tangan penerima manfaat," katanya.