Aksi berlanjut, IMANU desak Menag direshuffle

Elshinta.com - Setelah sebelumnya menggelar aksi di Kantor Wakil Presiden dan Kementerian Agama, Senin (22/11) kemarin, Kelompok yang tergabung dalam aliansi Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama (IMANU) menggelar aksi serupa di depan Istana Kepresidenan alan Medan Merdeka Selatan, Gambir Jakarta Pusat, hari ini, Selasa (23/11). 

Dalam aksinya, IMANU menyampaikan agar Presiden Jokowi segera melakukan reshuffle kepada Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Mahasiswa menilai Menag belum berani membenahi dugaan korupsi di lingkungan kementerian yang dipimpinnya.

Para mahasiswa juga turut menganggap adanya indikasi campur tangan Kementerian Agama dalam rencana pelaksanaan Muktamar ke-34 NU sudah tidak lagi mencerminkan netralitas sebuah lembaga negara.

"Bukti sudah ada dalam peran melakukan sabotase. Kami meminta kepada beberapa oknum agar tidak memecah belah NU dengan statmen. Padahal bukan panitia atau pengurus PBNU," kata salah satu mahasiswa, Rosi, dalam orasinya.

"Lalu berbagai macam, seperti membooking 7 hotel di Lampung mengatasnamakan Kemenag, melakukan kegiatan dialog kerukunan internal umat beragama di Hotel Aria Barito. Hal ini sudah menjadi bukti kuat sebagai dasar untuk di reshuffle," sambung Rosi.

Mengutip tagar.id, dugaan Kemenang memborong kamar hotel di Lampung disampaikan oleh Wakil Ketua PWNU Lampung Muhammad Irfandi. Irfandi menilai tindakan oknum Kemenag itu berdampak buruk pada pelaksanaan Muktamar NU. 

Pasalnya, panitia kesulitan menyediakan fasilitas kepada para tokoh NU dan para tamu dari penjuru nusantara yang akan menghadiri Muktamar.

Di sisi lain, kabar ini sudah dibantah Kabiro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama, Thobib Al-Asya. Kemenag Lampung, kata dia, tidak memesan kamar-kamar tersebut. Sama halnya dengan Kemenag pusat di Jakarta. 

Selain itu, mahasiswa juga menuding Yaqut melakukan intervensi dengan menggerakkan jajarannya agar mendukung calon tertentu pada Muktamar NU yang akan digelar di Lampung.

"Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa ASN di tingkat instansi pemerintah manapun harus bersikap netral dalam berpolitik. Setiap ASN tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun, serta tidak boleh ikut berkampanye dengan menggunakan fasilitas negara," ujar Abror, peserta aksi lainnya.

Seperti ditegaskan Abror, bahwa aksi akan terus berlanjut dan akan mengerahkan massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak ditanggapi.