Hasto: PDIP minta aktor intelektual kasus Kudatuli diusut tuntas
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta aktor intelektual di balik peristiwa penyerangan dan pengambilan paksa Kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 27 Juli 1996 diusut tuntas.
Elshinta.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta aktor intelektual di balik peristiwa penyerangan dan pengambilan paksa Kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 27 Juli 1996 diusut tuntas.
“DPP PDIP mengharapkan kepada Komnas HAM, Pemerintah dan Kejaksaan Agung untuk betul-betul setelah peringatan ini, dapat dilakukan agar persitiwa kelam itu diungkapkan siapa aktor intelektual yang berada di balik serangan kantor PDI,” kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam diskusi publik Memperingati Kudatuli, Kamis (21/7).
Hasto mengatakan, peristiwa berdarah yang dikenal sebagai Kudatuli itu menjadi catatan kelam bagi perjalanan partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri.
Selain itu, kata Hasto, pada 27 Juli 1996 silam, ada upaya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan pemerintah orde baru untuk membungkam suara rakyat.
“Karena sebagai Partai Demokrasi Indonesia yang sah berdasarkan ketentuan undang-undang diakui sebagai partai politik yang sah, tapi kemudian diakui lewat upaya, skenario dari pemerintahan yang sama, yang kemudian menggunakan segala cara mencoba untuk membendung kekuatan arus bawah yang kemudan terbukti bahwa kekuatan arus bawah tidak akan pernah bisa tertanah oleh kekuatan yang otoriter,” ucap Hasto seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Asep Rosidin, Kamis (21/7).
Lebih lanjut, Hasto mengungkapkan siapa pun pihak berkuasa yang menyalahgunakan kekuasaanya untuk membungkam suara rakyat maka jalannya pemerintahan tersebut tidak akan bertahan lama.
Hasto memastikan, PDI Perjuangan tidak akan berhenti berjuang mencari keadilan kasus kudatuli. Meski ia mengaku, PDIP harus berhadapan dengan tembok-tembok ketidakadilan.
“Tentu saja kita tidak pernah berhenti dalam perjuangan, kita tidak pernah berhenti meskipun kita menghadapi tembok-tembok ketidakadilan hukum yang terus berhadapan dengan kita,” tutur Hasto.
“Meskipun kita partai pemenang pemilu 2 kali, tapi ini tidak bisa selesai,” imbuh Hasto.