Pengamat kritik rencana impor beras pemerintah dari Vietnam

Elshinta.com - Pengamat Kebijakan Publik, Bambang Haryo Soekartono menilai usulan yang disampaikan Bulog untuk mengimpor beras secara nasional dinilai sebagai sesuatu yang tidak lazim dan tidak logis. Sebab, menurut pria yang akrab disapai BHS ini mengatakan, yang paling tahu kebutuhan beras dengan mempertimbangkan keseimbangan antara supply (produk pertanian) dibanding dengan demand (konsumen beras) adalah Kementerian Perdagangan.

Terlebih, menurut BHS, Bulog secara nasional hanya bisa menyerap beras nasional sebesar 1,2 juta ton di tahun 2021. Jumlah ini relatif sangat kecil bila dibandingkan dengan serapan produksi beras nasional secara total yang jumlahnya mencapai 31,33 juta ton total serapan nasional.

"Jadi Bulog hanya membeli beras petani nasional dan mengedarkan beras kemasyarakat tidak lebih dari 3% dari total beras yang diproduksi nasional, jadi serapan terbesar adalah dari swasta. Sehingga Dirut Bulog tidak selayaknya memberikan usulan impor dan informasi kepada Pemerintah, yang akhirnya menjadi salah informasi juga kepada publik karena ketidaktahuannya tentang produksi dan bahkan cadangan beras secara nasional,” kata BHS yang juga Anggota DPR RI Periode 2014 – 2019.

Bambang mengatakan, serapan Bulog yang relatif sangat sedikit ini karena Bulog belum bisa secara profesional menyerap beras nasional, termasuk juga memasarkan beras nasional ke masyarakat. “Terbukti sebagian besar bahkan semua masyarakat Indonesia tidak berminat untuk membeli beras yang dipasarkan oleh Bulog" tegas Bambang.

Bambang yang juga Dewan Pembina Grakan Tani Rakyat (GETAR) Pusat ini menyayangkan pernyataan Dirut Bulog yang juga meminta impor 500 ribu ton beras dengan anggaran sebesar Rp4,4 triliun dan mengatakan mereka rugi besar karena harus menjual beras impor dengan harga Rp8.300 per kg, sedangkan harga belinya Rp8.800 rupiah per kg dari Vietnam.

BHS menambahkan bahwa pernyataan kerugian Dirut Bulog tersebut dinilai tidak logis, karena harga beras di Vietnam yang sebenarnya hanya berkisar paling murah 5.800 Dong (Rp3.800) dan paling mahal 12.000 Dong (Rp7.900) dan bila pengirimanan ditambah ongkos angkut plus keuntungan 15%, maka harga beras Vietnam sampai di Indonesia hanya ditambah 25%.  

"Saya juga sangat prihatin dengan pernyataan Menteri Pertanian yang bisa memaklumi harga beras tinggi di Indonesia tanpa menganalisa penyebabnya dan bahkan menyarankan masyarakat mengkonsumsi sagu sebagai pengganti beras, padahal Menteri Pertanian seharusnya malah mendorong peningkatan produksi beras nasional untuk bisa bersaing dengan negara lain,” ucapnya.

BHS mencontohkan, Vietnam, dimana Indonesia mempunyai lahan pertanian sebesar 70 juta hektar dengan lahan panen padinya sebesar 10,41 juta hektar tetapi hanya menghasilkan beras nasional sekitar 31 juta ton pertahun, sedangkan Vietnam yang hanya mempunyai lahan pertanian sebesar 7,2 juta hektar menghasilkan produksi beras 44 juta ton pertahun. Dan Vietnam bahkan bisa menjadi negara pengekspor beras nomor 2 terbesar dunia di tahun 2020 tetapi Indonesia tidak masuk dalam negara pengekspor beras terbesar di dunia sampai dengan peringkat 10 besar dunia.

 

Alumni ITS yang didaulat sebagai Bapak Petani Sidoarjo ini menambahkan seharusnya Menteri Pertanian berusaha untuk mendengar keluhan petani mulai seperti air, harga pupuk, BBM subsidi, asuransi, KUR, hama dan pemasaran produk petani sangat kurang mendapat dukungan dari Kementerian Pertanian.

Bambang menjabarkan, jika  produksi wajar dengan lahan panen padi 10,4 juta hektar yang perhektarnya menghasilkan rata rata  8 ton gabah dan bisa panen dua kali, serta keberpihakan pemerintah kepada petani cukup besar, maka harusnya bisa menghasilkan 166,4 juta ton gabah atau setara dengan sekitar 90 juta ton beras yang dihasilkan pertahunnya.

“Sehingga dengan kebutuhan masyarakat Indonesia setahun yang hanya berkisar 20 sampai 30 juta ton, masih akan tersisa 60 juta ton beras yang bisa kita ekspor ke negara lain seperti yang diinginkan oleh  Presiden Jokowi yang tidak perlu lagi mengimpor beras dari luar negeri.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, pemerintah harus bergerak cepat mengambil langkah alternatif untuk memenuhi stok cadangan beras pemerintah (CBP). Salah satunya dengan mengimpor beras. 

Saat ini stok CBP di gudang Bulog sebanyak 651.000 ton. Jumlah tersebut kurang hampir setengahnya dari stok ideal yang harus dimiliki oleh Bulog sebanyak 1,2 juta ton.

"Kita harus cepat mengambil langkah alternatif untuk memenuhi kebutuhan ini. Karena kalau kita terlambat, di satu sisi kita sudah tahu tidak mungkin kita dalam waktu dekat bisa menyerap dalam jumlah besar. Karena barangnya selain tidak ada, harganya juga tidak memungkinkan," kata Budi Waseso dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI, seperti dikutip dari Antara, Rabu (16/11/2022).

Sedangkan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa impor beras ini bukan keinginan Bulog, melainkan hasil keputusan dua kali rakortas yang dihadiri oleh berbagai pemangku kebijakan dalam rangka penambahan stok cadangan beras pemerintah guna menjaga stabilitas harga di pasaran.

"Jika diperlukan beras impor ini akan digelontorkan dalam rangka menghadapi Natal dan Tahun Baru sehingga tidak ada gejolak harga," kata Arief mengutip Antara (16/12/2022),