Realisasi pemanfaatan energi baru terbarukan harus dievaluasi
Elshinta.com, Sejak lahirnya UU No 30, 16 tahun silam tentang Energi, hingga 2023 realisasi Energi Baru Terbarukan baru mencapai 0,5?ri target 23% pada tahun 2025 mendatang.
Elshinta.com - Sejak lahirnya UU No 30, 16 tahun silam tentang Energi, hingga 2023 realisasi Energi Baru Terbarukan baru mencapai 0,5% dari target 23% pada tahun 2025 mendatang.
Demikian disampaikan akademisi FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Dr. Wawan Gunawan pada Kuliah umum “Paradoks Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Semangat Green Energy” yang digelar Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa dan BEM Unjani di Aula Lt 4 Gedung Psikologi Unjani, Bandung, Selasa (15/8/2023).
Menurut Wawan yang akrab dipanggil Wagoen Ini menjelaskan kebijakan energi nasional adalah kebijakan berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan untuk mencapai kemandirian dan ketahanan energi nasional.
Energi Baru Terbarukan (EBT) selama 16 tahun dengan hitungan yang baru mencapai 0.5 persen adalah suatu kebijakan yang perlu dievaluasi.
Titik evaluasinya menurut Wagoen bukan tidak mudah merealisasikan EBT, tapi implementasi kebijakan yang harus digenjot.
"Sebab substansi kebijakan secara normatif sudah benar, namun belum maksimal, sehingga akan terbengkalai,” tegasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Dudi Supriyadi, Senin (21/8).
Selain Wagoen, akademisi lainnya Guru Gembul menjelaskan, bumi saat ini memiliki masalah besar, seperti deman tinggi. Alasan itu diperkuat dengan pernyataan jumlah manusia yang terlalu banyak, sehingga jumlah manusia yang banyak membutuhkan energi yang sangat banyak pula.
“Apalagi ditambah masalah cadangan energi kita yang sudah 60 persen terpakai, dampaknya energi akan naik harganya, sehingga perlu menemukan sumber daya energi yang terbarukan,” tegasnya.
Gembul menilai kehandalan SDM menjadi penting dalam membangun energi ekonomi maupun EBT. "Soal target nyumbang energi harus memiliki SDM yang handal dan pinter,” paparnya.
Sementara itu pembicara dari Walhi Jabar Haerudin Inas menggaris bawahi saat ini bukan lagi soal teritorial, menurut Inas semua negara harus saling membantu agar energi terbarukan ini dapat terwujud tanpa mempermaslahkan sekat dan teritorial.