Proyek sumur BOR pemerintah di Gunung Kidul banyak yang gagal, DPRD DIY heran! 

Elshinta.com - Setiap musim kemarau banyak desa di Gunung Kidul mengalami kesulitan air. Padahal sudah banyak sumur BOR yang dibangun oleh pemerintah yang harusnya bisa mengantisipasi kesulitan air bersih. 

 Wakil ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana mengungkapkan bahwa kondisi kekeringan di Gunungkidul dan beberapa daerah Kulonprogo mulai memprihatinkan saat ini. Banyak dusun dusun terpaksa antri tanki air untuk menunggu dropping ke berbagai wilayah yang membutuhkan.

"Saya meninjau sendiri di berbagai wilayah seperti Gedangsari, Pathuk, beberapa tempat di Ngawen dan berbagai dusun lain. Saat ini kondisi memprihatinkan, sumber air  sangat terbatas, tanki air juga antri, " ujarnya. 

Huda mengungkapkan bahwa warga membeli air dalam tanki 5000 an liter dengan harga bervariasi antara 250 sd 350 ribu untuk beberapa KK. Belum tentu juga tanki mau mengirimkan ke lokasi lokasi yang tinggi sehingga warga kesulitan. Bahkan ngedrop tanki bisa sampai jam 24 malam atau jam 01 pagi.

"Kondisi ini sangat memprihatinkan karena warga dapat air bersih antara 2 sampai 3 hari sekali, rata rata dari swadaya warga dan bantuan berbagai lembaga, " jelasnya. 

Menurutnya, sebenarnya sudah banyak sumur-sumur bor yang dibuat oleh pemerintah. Tetapi sayang sumur-sumur bor tersebut tidak beroperasi secara optimal. 

"Saya cukup heran mengapa sumur sumur bor yang dibuat dari pemerintah banyak yang tidak operasional, pada rusak, dan kurang optimal. Padahal biaya pengeboran rata rata 500 jutaan dan sebelumnya pakai penelitian dan design pakar, "imbhunya.

Yang membuat heran juga, sumur sumur bor bantuan pihak ketiga dan swadaya cukup banyak yang berfungsi padahal biayanya dibawah 100 jutaan.

"Saya minta masalah kekeringan ini menjadi perhatian serius karena kebanyakan wikayah kekeringan identik dengan wikayah miskin, " Kata Huda Tri Yudiana. 

Politisi FPKS DPRD DIY ini meminta pemerintah memperbaiki metode pemberian bantuannya karena terlalu mahal dan banyak  yang tidak berfungsi. Partisipasi warga harus diperhatikan, bisa dengan metode BKK ke desa atau metode lain yang lebih fleksibel penerapan nya.

"Saya mengajak pemda untuk mengecek langsung berbagai sumur yang rusak maupun tidak opersional agar bisa memperbaiki metode serta menyelesaikan kekeringan dengan baik. Semestinya wilayah kekeringan ini dipetakan dengan baik sekaligus roadmap solusinya, jangan dibiarkan bertahun tahun seperti ini tanpa target jelas kapan penyelesaiannya," pungkas Huda seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Senin (26/9).