Pemkab Boyolali keluarkan SE Pengawasan Netralitas ASN dan Pegawai Non PNS

Elshinta.com - Memasuki masa kampanye Pemilu 2024, Pemerintah Kabupaten Boyolali Jawa Tengah telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomer 800 /2673/53 Tahun 2023 tentang Pengawasan Netraslitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Non PNS. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Boyolali Wiwis Trisiwi Handayani, Selasa (28/11). 

Wiwis mengatakan, dalam surat edaran tersebut terdapat kominten dari bupati dalam netraslitas ASN pada Pemilu 2024.

“Intinya isi Surat Edaran tersebut ada beberapa poin tertentu tentang netralitas ASN dalam pemilu,” kata Wiwis Trisiwi Handayani seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sarwoto.

Dikatakan lebih lanjut, ada larangan yang sudah disepakati bersama dalam SKB (Surat Keputusan Bersama) yang ditandatangi Menko MenPAN-RB, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Bawaslu.

“Dalam terbitan Surat Keputusan Bersama itu, adannya kesepakatan bersama tentang netralitas ASN. Setelah adannya surat tersebut kemudian kami melakukan sosialisasi,” ujar Wiwis.

Dikatakan Wiwis, dengan tetap jaga netralitas ASN tersebut, Pemkab Boyolali juga memiliki peraturan bupati (Perbup) nomor 101 tentang slogan dan logo, seperti halnya salam metal.

“Boyolali  memiliki logo dan slogan salam metal, namun karena logo tersebut menyamai dan sudah diatur dalam SKB, maka selama masa pemilu ini ASN dilarang menggunakan logo atau slogan Boyolali Metal,” katanya. 

Sementara itu, Ketua Bawaslu Boyolali, Widodo mengatakan, selama masuk tahapan kampanye, Bawaslu melakukan sosialisasi kepada ASN. Dalam sosialisasi itu, Bawaslu mengirimkan surat ke Pemerintah Kabupaten Boyolali sampai di tingkat desa.

Widodo berharap pada pemilu kali ini, ASN di Kabupaten Boyolali tetap dapat menjaga netralitas.