Bali kembangkan ekosistem kendaraan listrik layanan transportasi publik 

Elshinta.com - Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Korea Selatan atau Republik of Korea menyepakati kerja sama bilateral antara kedua negara terkait pengembangan ekosistem kendaraan listrik di masa depan bagi layanan transportasi publik, khususnya di Pulau Dewata, Bali. 

Kesepakatan antara Indoensia dan Korea Selatan tersebut dituangkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang berlangsung di kawasan Sanur, Kota Denpasar Bali pada Rabu (13/12/2023). 

MoU tersebut masing-masing dilakukan oleh Vivi Yulaswati selaku Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan Jaeseung Lee selaku Country Representative GGGI di Indonesia sekaligus Deputy Regional Director for Northeast Asia.

“Sektor transportasi diproyeksikan berkontribusi hingga 9,93 persen untuk penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan mitra internasional mendorong kolaborasi antar K/L/P/D untuk transisi energi melalui penyediaan ekosistem dan infrastruktur transportasi e-bus tanpa emisi,” kata Vivi Yulaswati, Rabu (13/12). 

Ia menambahkan bahwa Kemitraan antar pemerintah ini menjadi bagian upaya Indonesia mendorong transisi energi menuju visi Indonesia Emas 2045.

Melalui mitra pelaksana Global Green Growth Institute (GGGI) proyek Uji Coba Sistem Kendaraan Listrik dan Pengembangan Peta Jalan Investasi Transportasi Hijau di Bali senilai KRW 11 miliar (setara USD 8,8 juta).

Rencana tersebut akan dijalankan hingga Desember 2027, mencakup feasibility study, pelaksanaan, finansial, dan penyediaan bus elektrik dan ekosistem pendukung seperti stasiun pengisian daya untuk area Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan (Sarbagita) dan juga Kabupaten Klungkung.

“Saat ini, dunia fokus pada adopsi teknologi tanpa emisi, termasuk di sektor transportasi. GGGI berupaya mendukung pemerintah untuk adopsi e-bus, mulai dari Provinsi Bali dan nantinya direplikasi ke kawasan lain di Indonesia,” kata Jaeseung Lee seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Eko Sulestyono, Kamis (14/12). 

Berfokus pada transisi energi, Indonesia bertekad memenuhi komitmen di tingkat global untuk menurunkan emisi GRK 32 persen hingga 43 persen pada 2030 dan target Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Kebijakan ditujukan pada transisi energi bersih serta energi yang adil, inklusif dan berkelanjutan. Dalam skenario NZE, Kementerian PPN/Bappenas mengarahkan kendaraan listrik bagi kendaraan pribadi roda 4 dan roda 2, serta energi hidrogen untuk kendaraan berat seperti bus dan truk.

“Kerja sama ini menjadi salah satu bagian kemitraan strategis yang telah terjalin selama 50 tahun antara Pemerintah Republik Korea dan Indonesia,” kata Suy Hyun Lee selaku Direktur Biro Perubahan Iklim dan Kerja Sama Internasional Kementerian Lingkungan Hidup Republik Korea 

“Di sektor lingkungan, kami percaya program ini dapat mendukung capaian target pengurangan emisi global hingga 45 persen pada 2030 dan capaian nol emisi global pada 2050,” pungkas Suy Hyun Lee.