195 PSN rampung dibangun di era Pemerintahan Jokowi
Menteri Kordinator bIdang Perekonomian Airlangga Hartato mengklaim, 195 Proyek Strategis Nasional (PSN) selesai dibangun dan beroperasi di era Pemerintahan Jokowi.
Elshinta.com - Menteri Kordinator bIdang Perekonomian Airlangga Hartato mengklaim, 195 Proyek Strategis Nasional (PSN) selesai dibangun dan beroperasi di era Pemerintahan Jokowi pada periode 2019 hingga Febuari 2024, dengan nilai mencapai Rp1.519 Triliun.
“Tadi rapat internal terkait dari percepatan proyek strategis nasional. Secara kumulatif dari 2016 sampai dengan Februari 2024 sudah selesai 195 PSN dan beroperasi penuh dengan nilai sebesar Rp1.519 Triliun," ucap Menko Bidang Ekonomi, Airlangga Hartarto, di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, usai mengikuti rapat internal yang dipimpin oleh Presiden Joko WIdido, Senin (18/03).
Sementara, sebanyak 77 proyek dan 13 proyek sudah dalam tahap konstruksi atau beroperasi sebagian, dengan nilai Rp2.960,7 Triliun. Selain terdapat 41 PSN yang ditargetkan selesai pada tahun 2024.
“Januari sampai Maret ada 5 proyek selesai, April sampai September ada 24 proyek selesai, Oktober sampai Desember ada 12 proyek selesai. Kemudian 36 PSN selesai April sampai Desember," kata Airlangga.
Airlangga menambahkan, penuntasan 41 PSN tahun ini cenderung mengalami sejumlah kendala, untuk mengebut PSN sebelum 2024 dibutuhkan koordinasi seluruh lintas stakeholders.
Terutama terkait pengadaan tanah. Beberapa PSN yang terbentur urusan tata ruang adalah pembangunan Kawasan Industri Pupuk di Fakfak, Papua Barat.
“Ada beberapa yang disampaikan khusus, pertama Tol Gilimanuk-Mengwi, ini dari unsolicited jadi solicited, ini nanti dilaporkan Pak Menteri PU. Kemudian pengembangan PSN di kawasan industri pupuk Fakfak, ini juga masalah KLHK dan masalah tanah ulayat yang kami laporkan. Kemudian kawasan industri terpadu Batang, ini soal harga gas USD 6 yang ditentukan, nanti akan ada rapat khusus," lanjutnya
Terakhir, rapat internal itu juga membahas soal laporan ada sebanyak 14 PSN baru yang akan dikerjakan oleh pihak swasta dan tidak memerlukan APBN. (bai)