Gelar aksi, GMPH desak KPK usut tuntas istri Cak Imin ikutan jadi Timwas Haji

Seratusan orang yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Penegak Hukum (GMPH) berunjuk rasa di pelataran Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senen (29/7).

By :  Rakshith
Update: 2024-07-29 20:07 GMT
Sumber foto: Supriyarto Rudatin/elshinta.com.

Elshinta.com - Seratusan orang yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Penegak Hukum (GMPH) berunjuk rasa di pelataran Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senen (29/7). Mereka meminta agar KPK mengusut dugaan penyalahgunaan kekuasaan terkait masuknya keluarga atau istri Muhaimin Iskandar (Cak Imin) ke dalam Timwas Haji 2024.

Koordinator Gerakan Mahasiswa Penegak Hukum (GMPH), Amri Loklomin, mengatakan, dengan masuk dalam Timwas DPR, maka istri Cak Imin otomatis memanfaatkan uang negara untuk kegiatan yang bukan jadi kewajibannya. 

Selain itu, kata dia, Cak Imin jelas melanggar regulasi karena keberangkatan istrinya memakai visa petugas haji sebagaimana yang digunakan para anggota Timwas.

“Ini jelas pelanggaran berat yang dilakukan oleh Cak Imin. KPK dan Kejaksaan Agung (Kejagung) harus turun tangan menyelidiki dugaan penyimpangan ini segera. Bongkar dan telusuri siapa saja yang terlibat hingga tuntas,” ujarnya.

Amri menyebut, cara Cak Imin mengajak istrinya beribadah dengan menumpang anggaran Timwas Haji adalah tindakan sangat memalukan. Sebagai pejabat tinggi, tindakan Cak Imin juga jauh dari etika kenegarawanan. Selain itu, di regulasi jelas dinyatakan bahwa visa petugas hanya bisa digunakan untuk petugas dan Timwas, bukan istri petugas.

“KPK dan Kejagung tidak usah gentar mengusut masalah ini. Cara Cak Imin ini adalah  bentuk nepotisme dan terindikasi perbuatan korupsi,” kata dia seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin, Senin (29/7). 

GMPH berharap agar KPK dan Kejagung segera bertindak untuk menyelidiki kasus ini seterang-terangnya. Keberanian dua institusi penegak hukum ini sangat ditunggu-tunggu publik karena bukti-bukti pelanggaran sangat jelas, baik dokumen, jejak digital, pengakuan sejumlah orang dan lainnya. Keberanian KPK dan Kejagung juga akan menjadi bukti bahwa selama ini lembaga antikorupsi ini benar-benar independen dan bekerja optimal.

Tags:    

Similar News