Peneliti BRIN: Dinasti Politik ancam kualitas demokrasi
Dinasti politik cenderung merugikan kualitas demokrasi, karena menghancurkan semangat persamaan atau equality dalam berpolitik. Peneliti Pusat Riset Politik, Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Dr. Firman Noor mengatakan adanya sebagian kalangan yang mendapatkan hak istimewa atau privilege dari politik kekeluargaan tanpa sebuah upaya yang seimbang atau setara dengan yang lain, pada akhirnya menghancurkan spirit rasionalitas demokrasi.
Elshinta.com - Dinasti politik cenderung merugikan kualitas demokrasi, karena menghancurkan semangat persamaan atau equality dalam berpolitik. Peneliti Pusat Riset Politik, Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Dr. Firman Noor mengatakan adanya sebagian kalangan yang mendapatkan hak istimewa atau privilege dari politik kekeluargaan tanpa sebuah upaya yang seimbang atau setara dengan yang lain, pada akhirnya menghancurkan spirit rasionalitas demokrasi.
Firman Noor menjelaskan demokrasi membutuhkan kapabilitas. Namun menjadi persoalan ketika ada anggapan yang penting ialah bagaimana memenangkan suatu pertarungan meski kualitas jauh dari apa yang diharapkan.
"Ketiadaan semangat persamaan atau kesamaan kesempatan untuk terjun dalam dunia politik, malah akan mereduksi spirit demokrasi itu sendiri. Apalagi nantinya akan berkiprah untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa dan negara" ujar Firman saat diwawancarai Radio Elshinta Kamis (03/10/2024).
Peneliti BRIN ini menganggap apabila hal ini terus dipertahankan maka yang menjadi korban ialah orang-orang berkualitas yang tidak memiliki kekuatan politik. sehingga yang muncul di Indonesia hanyalah orang-orang yang memiliki kualitas biasa, namun punya mesin politik atas dasar dinastinya.
"Kita bisa bayangkan kalau terlalu banyak medioker yang kemudian ada dalam lembaga pembuat kebijakan, maka hampir dipastikan bahwa kualitas kebijakannya ialah ngidul care," tegas Firman.
Firman menilai anggota DPR yang terindikasi memiliki hubungan kekerabatan dengan jaringan kekuasaan politik akan dimanfaatkan untuk memuluskan jalan, mempertahankan kewenangan atau malah melanjutkan kekuasaan. Di sisi lain, parlemen seharusnya bukan ajang uji coba kemampuan, melainkan langsung bekerja demi kepentingan bangsa.
"Orang yang ditempatkan di lembaga-lembaga harusnya memiliki kapabilitas dan jam terbang berpolitik yang tinggi, bukan karena kekerabatan atau popularitas," tutup Firman.(Der/Nak)