Legislator: Penerimaan ASN harus pertimbangkan kondisi daerah

Elshinta.com - Anggota Dewan Perwakilan daerah (DPD) asal Sumatera Utara Penrad Siagian meminta pemerintah mempertimbangkan kebijakan khusus yang disesuaikan dengan kondisi daerah dalam penerimaan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Jadi mungkin harus diambil sebuah kebijakan imperatif yang akhirnya mungkin tidak bisa disamakan di satu daerah dengan daerah lain karena berbeda konteks, berbeda tingkat pendidikan, dan lain-lain," katanya dalam keterangannya yang diterima di Medan, Kamis.

Penrad juga menyampaikan keprihatinan atas nasib tenaga honorer kategori 2 (K2) yang telah mengabdi selama puluhan tahun namun kalah bersaing dengan lulusan baru.

"Tenaga honorer senior yang sudah berusia 50 tahun tentu tidak adil jika harus bersaing dengan fresh graduate, dan dengan teknologi yang dikuasai oleh kelompok-kelompok Gen-Z dan milenial. Ini sebuah kondisi di mana menjadi sebuah keprihatinan," katanya.

"Harus ada juga sebuah kebijakan atau skema untuk kemudian mengangkat mereka menjadi PPPK, menjadi ASN, karena tidak mungkin menyamakan proses dengan fresh graduate ini," tambahnya.

Dalam kesempatan itu ia juga menyampaikan masih kurangnya perhatian terhadap kebutuhan formasi guru agama Kristen di daerah, khususnya di Sumatera Utara.

Ia menyebut formasi guru agama Kristen tidak dibuka dalam penerimaan ASN tahun ini, padahal kebutuhannya sangat tinggi.

Di Sumut kebutuhan guru agama Kristen sangat mendesak. Dari total sekolah SD, SMP, hingga SMA, hanya 20 persen yang memiliki guru agama Kristen, sisanya 80 persen tidak terisi.

"Saya minta pemerintah membuka formasi guru agama Kristen dan agama lainnya yang sangat dibutuhkan, agar kebutuhan ini dapat terpenuhi," katanya.