Polres Jayapura komitmen bebas korupsi dalam pelayanan pada masyarakat 

Elshinta.com - Polres Jayapura menyatakan komitmen bersama dalam pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi menuju wilayah birokrasi bersih dalam pelayan.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan komitmen bebas korupsi bersama dengan stakeholder instansi terkait yang berlangsung aula Obhe Reay May Polres Jayapura, Kamis (27/2).

“Membangun zona integritas wilayah bebas korupsi di Polres Jayapura dilaksanakan sejak 2018 kembali berkomitmen di 2025 dalam bidang pelayanan,” ujar diwakili Wakapolres Jayapura Kompol Zakarias Sireyey, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan.

Kemudian, kata Kompol Zakarias, tahun 2025 predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang dikeluarkan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB).

“Tahun 2025, Polres Jayapura siap berkomitmen dalam membangun menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dengan membenahi pelayanan, diantaranya dengan inovasi pelayanan kepolisian salah satunya dengan surat kehilangan online, indikatornya bagaimana membangun wilayah bebas korupsi jadi jangan ada lagi pungutan selain pungutan resmi,” katanya.

Zakarias Sireyey, menegaskan bahwa penandatanganan komitmen ini merupakan langkah strategi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di lingkungan kepolisian. 

Ia menekankan pentingnya sinergi antara seluruh personel Polres Jayapura dan instansi terkait untuk menjamin pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap layanan kepolisian dapat mengakses masyarakat dengan mudah, cepat, dan transparan. Tidak boleh ada lagi pungutan pembohong di luar ketentuan resmi. Dengan inovasi seperti layanan surat kehilangan online, kami berupaya menghadirkan pelayanan yang lebih modern dan efisien,” tutur Kompol Zakarias.

Selain inovasi dalam sistem pelayanan, Polres Jayapura juga fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), perbaikan sarana dan prasarana, serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan prima. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dan mempercepat pencapaian predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).