Dukung digitalisasi Bansos, Mensos: Penyaluran bantuan tepat sasaran

Elshinta.com - Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan dukungan terhadap rencana digitalisasi program Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang diusulkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Inisiatif ini diyakini menjadi kunci agar bantuan lebih akurat, cepat, dan tepat sasaran.

“Pada dasarnya kita mendukung. Kita tidak bisa lagi menghindar bahwa penyaluran bansos ini harus melibatkan teknologi,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat rapat bersama perwakilan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (16/4/2025).

Menurutnya, teknologi menjadi alat penting untuk menghasilkan data yang presisi. Sehingga pemerintah berupaya agar bantuan ini dapat tepat sasaran kepada kelompok rentan.

“Data yang paling kita butuhkan adalah data yang akurat. Nah, data akurat itu tidak ada pilihan lain ya dengan teknologi yang tepat,” sambungnya.

Selama ini, penyaluran bansos mengandalkan dua jalur utama, yakni melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT Pos. Namun, kendala di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua penerima memahami atau mampu mengakses layanan tersebut.

“Kalau toh sekarang misalnya kita menggunakan Himbara sebagai alat, itu juga tidak bisa diserap, sekian persen tidak bisa diserap karena mereka (penerima manfaat) enggak ngambil, mereka enggak ngerti, mereka sakit, dan lain sebagainya. Lalu dibagilah sebagian (bansos) dengan (melalui) PT Pos. Nah, PT Pos ini yang mendatangi ke rumah-rumah,” ungkap Gus Ipul.

“Artinya, penerima manfaat ini kemampuan atau literasinya tentang macam-macam ini berbeda-beda. Literasi keuangannya beda-beda, literasi tentang teknologinya juga beda-beda,” imbuhnya.

Kendati demikian, Kemensos tetap melihat pentingnya memulai langkah digitalisasi, meskipun secara bertahap.

“Tetapi ini harus dimulai, khususnya di kalangan masyarakat yang melek teknologi. Bahwa sekian persen ketinggalan, masih tetap cara manual, akan kita bantu. Tapi intinya apa? Mari kita mulai yang bisa dirancang, yang memungkinkan. Kita ikut saja,” ujar dia.

Senada dengan Gus Ipul, Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi DEN, Tubagus Nugraha, menekankan bahwa pendekatan pemerintah digital membawa dampak positif besar bagi efisiensi dan transparansi program sosial.

“Jadi, digitalisasi, prospect. Itu yang kira-kira pendekatan utama yang kami rancang,” kata Tubagus.

Ia menambahkan bahwa penerapan Digital Public Infrastructure (DPI) akan menjadi kerangka utama dalam transformasi ini, mencakup tiga elemen: identitas digital penerima manfaat, sistem pembayaran digital, dan pertukaran data antarlembaga.

“Jadi kalau kita ngomong digital public infrastructure, di sini ini konteksnya di blok yang ke satu ini emang terkait dengan data exchange. Ini untuk memperbaiki nanti data KPM-nya,” jelas Tubagus.

“Nah, yang kedua itu adalah terkait untuk integritas penerima manfaatnya, verifikasi, maka di sini ada digital ID yang kemudian kita pakai sebagai hal kedua dalam DPI. Yang ketiga itu ada di sistem pembayarannya. Ini yang kenapa kemudian adopsi DPI ini sangat tepat untuk dilakukan di Perlinsos,” sambung dia.

Rencana besar ini masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian/lembaga. Namun, pemerintah menargetkan peluncuran awal pengembangan infrastruktur digital publik untuk program Perlinsos pada Agustus 2025. 

Penulis : Rizki Rian Saputra