Indonesia dorong langkah menuju FOLU Net Sink 2030

Elshinta.com - Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam aksi iklim global dengan menempatkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan sebagai pilar utama dalam strategi penurunan emisi. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Mahfudz di acara Journalist Workshop on Indonesia's Folu Net Sink 2030 di Kantor Kementerian Kehutanan Jakarta, Jumat (16/05/2025). 

“FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai, di mana melalui penurunan gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan, tingkat serapan karbon menjadi sama atau lebih tinggi dari tingkat emisi,” ujar Mahfudz.

Mahfudz menjelaskan, strategi ini telah dituangkan dalam rencana operasional yang rinci dan menjadi pijakan bagi implementasi berbagai langkah konkret di lapangan. “FOLU Net Sink 2030 dituangkan di dalam rencana operasional yang rinci dan tentu ini menjadi pijakan bagi implementasi langkah penurunan emisi gas rumah kaca yang selanjutnya ditetapkan menjadi pedoman kerja, atau kita kenal dengan manual yang sistematis di dalam penanganan setiap kegiatan unsur forest and land use,” lanjutnya.

Mahfudz juga menjelaskan koondisi Indonesia saat ini memiliki kekuatan besar di sektor kehutanan. “Tercatat saat ini luas kawasan hutan Indonesia mencapai 125,7 juta hektare, atau sekitar 63% dari total daratan negara Indonesia. Dan tentu ini ruang yang besar bagi negara ini,” ungkap Mahfudz.

Dengan potensi tersebut, sektor FOLU disebut memiliki peranan sangat penting dalam pencapaian target net zero emisi secara nasional. “Oleh karena itu, sektor FOLU memiliki peranan yang penting di dalam upaya pencapaian target net zero emisi secara nasional,” katanya.

Adapun langkah langkah yang akan ditempuh yakni kementerian kehutanan dengan program yang ada pada RPJMN, ia pun merinci beberapa programnya.

“Yang pertama adalah pengurangan emisi dari deforestasi. Kita terus melakukan langkah-langkah di dalam program-program yang tentu kita termuatkan di dalam RPJMN yang selalu di-update lima tahun sekali, sekarang 2024–2029,” jelas Mahfudz.

Ia menambahkan, “Kemudian pengurangan emisi dari dekomposisi gambut dan kebakaran hutan. Dan tentu ini kerja-kerja bareng, baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.”Mahfudz juga menekankan pentingnya:

Peningkatan kapasitas hutan alam dalam  menyerap karbon, Penerapan praktik pengelolaan hutan berkelanjutan, Restorasi dan perbaikan tata air gambut, Rehabilitasi hutan, termasuk penanaman dan pengayaan, Pemanfaatan lahan tidak produktifPengelolaan tanah dalam budidaya pertanian, Pencegahan alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian, Pengurangan kehilangan hasil pertanian dan limbah makanan
“Aspeknya banyak sekali, dan itu harus menjadi kondisi yang kita hadapi dan kita kerjakan bersama,” tegas Mahfudz.

Adapun United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam mendukung aksi iklim dan pembangunan berkelanjutan di Tanah Air. Melalui berbagai inisiatif strategis, UNDP mendukung dekarbonisasi sektor pariwisata serta mendorong pengembangan kebijakan nilai ekonomi karbon melalui skema carbon pricing.

“Kami juga mendukung dekarbonisasi di sektor pariwisata dan memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan kebijakan nilai ekonomi karbon,” ujar Aretha Aprilia, Head of Nature, Climate & Energy Unit UNDP Indonesia, dalam keterangannya di acara Journalist Workshop on Indonesia Folu Netsink 2030 yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Kehutanan Jakarta.

Disaat yang bersamaan, Mahfudz menyampaikan optimisme bahwa Indonesia mampu mewujudkan FOLU Net Sink 2030 jika seluruh elemen bangsa bekerja bersama.

“Semua langkah aksi Indonesia FOLU Net Sink 2030 dirancang secara rinci dan terintegrasi agar dapat memberikan manfaat berupa pengurangan laju emisi yang terukur, perbaikan dan peningkatan tutupan kanopi hutan dan lahan, serta pemulihan berbagai fungsi utama hutan seperti fungsi hidrologis, iklim mikro, dan ekosistem,” pungkas Mahfudz. 

Penulis : Rizki Rian Saputra