Menteri LH bersama Pemda dan GAPKI siap cegah karhutla di Sumsel

Elshinta.com - Memasuki musim kemarau tahun 2025, upaya antisipasi dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi fokus utama pemerintah. Sejumlah daerah yang berpotensi mengalami peningkatan titik api ditinjau langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq.

Setelah melakukan kunjungan ke Riau dan Kalimantan Barat, Menteri Hanif melanjutkan rangkaian agenda peninjauan ke Provinsi Sumatera Selatan pada Sabtu (24/5) dan minggu (25/05). Dalam kunjungan ini, pemerintah bersinergi dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) untuk memperkuat koordinasi penanggulangan karhutla, khususnya di wilayah perkebunan sawit.

Hanif menilai GAPKI memiliki peran penting dalam memastikan pelaku industri kelapa sawit menerapkan standar operasional tinggi yang sejalan dengan praktik berkelanjutan. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong seluruh perusahaan sawit di Indonesia menjadi anggota GAPKI.

“Kami akan terus mendorong setiap perusahaan sawit untuk menjadi anggota GAPKI. Ke depan, salah satu syarat mendapatkan sertifikat PROPER adalah menjadi anggota GAPKI,” ujar Hanif.

Senada dengan Menteri Hanif, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menyampaikan dukungannya terhadap langkah ini. Ia menyebutkan bahwa dari 277 perusahaan sawit di provinsinya, baru 77 yang tergabung dalam GAPKI Sumatera Selatan.

“Saya akan ikut campur supaya perusahaan masuk GAPKI,” tegas Herman Deru.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi Sumatera Selatan akan mulai memasuki musim kemarau pada Juni hingga Oktober 2025. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Sumsel, Wandayantolis, mengingatkan pemerintah daerah agar waspada, mengingat potensi peningkatan suhu akibat fenomena La Nina yang terjadi pada 2024 lalu.

“Saat ini baru terdapat lima titik api (fire spot) dengan luas sekitar lima hektare di Sumatera Selatan,” jelas Menteri Hanif. Dengan kondisi ini, Sumsel menempati posisi kedua terendah secara nasional dalam hal potensi karhutla hingga saat ini.

Gubernur Sumsel pun mengimbau seluruh jajaran pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam upaya pencegahan dan mitigasi karhutla.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum II GAPKI, Susanto, menyatakan kesiapan seluruh perusahaan anggota GAPKI dalam menghadapi musim kemarau 2025. Ia menjelaskan bahwa sebanyak 752 perusahaan yang tergabung dalam GAPKI wajib mematuhi regulasi serta memastikan kesiapan personel, peralatan, dan sumber daya.

“GAPKI tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga berkomitmen penuh terhadap prinsip keberlanjutan, termasuk perlindungan sosial dan lingkungan di sekitar area operasional,” tegas Susanto.

Menurutnya, GAPKI aktif membangun kolaborasi berbasis lanskap dengan melibatkan pemerintah, lembaga terkait, dan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). Di samping edukasi dan sosialisasi, perusahaan anggota GAPKI juga melakukan pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Langkah pencegahan lainnya mencakup teknologi modifikasi cuaca, pemetaan area rawan kebakaran, dan penyediaan sumber air di titik-titik strategis. (adi)