Kemensos telusuri 1,3 juta rekening gagal salur bansos

Elshinta.com - Kementerian Sosial (Kemensos) terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako. Langkah ini diambil menyusul adanya 1.323.459 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum menerima bansos karena berbagai kendala teknis.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul menyampaikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi secara intens dengan lembaga penyalur bansos, yaitu Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Di triwulan kedua ini, kami menyalurkan bansos berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN),” kata Gus Ipul dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (18/6/2025).

Ia menyebut, hingga saat ini bansos PKH telah disalurkan kepada 80 persen atau 7.991.160 KPM. Sementara bansos sembako sudah diterima oleh lebih dari 14 juta KPM atau 78 persen dari total penerima.

“Kita harapkan minggu ini tuntas, kecuali memang ada beberapa KPM yang gagal salur, yaitu sebanyak 1.323.459 KPM,” katanya.

Gus Ipul menjelaskan bahwa salah satu kendala utama adalah rekening tidak aktif atau tidak ditemukan. Untuk itu, pihaknya akan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Himbara guna menelusuri kasus-kasus tersebut.

“Tentu kami dengan Badan Pusat Statistik (BPS) nanti akan berkoordinasi dengan Himbara menemukan rekening tidak aktif dan rekening tidak ditemukan,” katanya.

Ia juga menyoroti adanya perbedaan antara nama dan nomor rekening sebagai penyebab lain gagalnya penyaluran. Dalam hal ini, Kemensos membuka opsi untuk bekerja sama lebih jauh dengan PPATK.

“Supaya kita bisa tahu lebih jauh apakah rekening-rekening ini memang valid untuk menerima transfer atau mungkin ini ada hal-hal aneh yang perlu ditindaklanjuti,” katanya.

Masyarakat yang belum menerima bansos diminta untuk aktif melapor dengan menyertakan bukti melalui jalur resmi, seperti aplikasi Cek Bansos, pendamping PKH, dinas sosial, atau BPS daerah.

“Kita siapkan jalur formal dan partisipasi. Kita buka seluas mungkin bagi masyarakat yang ingin menyampaikan usul sanggah,” ujarnya.

Selain itu, Gus Ipul menjelaskan bahwa sekitar 3,6 juta KPM masih menunggu pencairan karena adanya perubahan penyaluran dari PT. Pos ke Himbara. Proses ini membutuhkan waktu karena KPM membuka rekening secara kolektif.

“Jadi, kita juga perlu waktu sedikit karena buka rekening kolektif memerlukan waktu,” katanya.

Terkait penebalan bansos, ia memastikan bantuan tambahan akan diberikan kepada 18,3 juta KPM penerima sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada triwulan kedua tahun ini.

“Ini sudah siap ditransfer penebalan bansosnya. Kita tinggal tunggu koordinasi dengan Himbara,” katanya.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, turut menyampaikan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Kemensos, termasuk dalam menangani kasus gagal salur.

“Kita mencermati tadi ada beberapa faktor, rekening tidak aktif, perbedaan, dan sebagainya,” katanya.

Ia menegaskan pentingnya pemutakhiran data secara berkala mengingat karakteristik data yang dinamis.

“Kolaborasi kami dengan Kemensos akan terus dijaga komunikasinya,” ujarnya.

Penulis : Rizki Rian Saputra