Kementerian KKP usung diplomasi biru dan inovasi pendanaan di Forum UNOC

Elshinta.com - Indonesia menegaskan komitmennya dalam tata kelola laut global melalui partisipasi aktif di Konferensi Kelautan PBB (UNOC) ke-3  di Port Lympia, Nice, Prancis yang berlangsung dari 9-13 Juni dan dihadiri 149 negara. Dirjen Penataan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana, menyebut forum ini sebagai ajang strategis untuk memperkenalkan Blue Diplomacy.

“Forum ini sangat strategis bagi Indonesia, khususnya untuk memperkuat kolaborasi menjaga kelestarian laut dan mendorong ekonomi biru yang berkelanjutan,” ujar Kartika saat jumpa pers di media center kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Kartika menjelaskan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, hadir sebagai Ketua Delegasi RI dan menyampaikan country statement dalam sesi pleno.

“Beliau menegaskan komitmen Indonesia terhadap sistem multilateral dan UNCLOS sebagai dasar hukum utama tata kelola laut global,” jelas Kartika.

Menteri Trenggono menegaskan, Indonesia menekankan urgensi kerjasama global dalam menghadapi tantangan seperti pemanasan laut, keasaman laut yang meningkat, berkurangnya stok perikanan, dan pencemaran laut. 

"Indonesia terus menunjukkan kepemimpinan melalui aksi nyata dalam kebijakan Ekonomi Biru yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," kata Menteri Trenggono

Aksi nyata dilakukan melalui kebijakan ekonomi biru yaitu dengan perluasan kawasan konservasi laut hingga 30% pada 2045, perikanan berbasis kuota yang bertanggung jawab, akuakultur berkelanjutan, pengawasan ekosistem pesisir, serta pelibatan masyarakat dalam pengurangan sampah plastik laut. 

"Indonesia mendorong kerja sama global yang lebih kuat dalam penguatan kapasitas, sains terbuka, riset laut, dan alih teknologi. Indonesia juga memelopori inovasi pendanaan seperti Indonesia Coral Reef Bond dan Global Blended Finance Alliance serta prakarsa Ocean 20 yang diluncurkan dalam Presidensi G20," jelasnya.

Indonesia juga memperhatikan langkah nyata seperti perluasan Marine Protected Areas, praktik perikanan berkelanjutan, hingga penguatan tata ruang laut nasional yang akan ditetapkan pada 2025. Berbagai komitmen Indonesia termasuk ratifikasi BBNJ Agreement juga disampaikan.

“Semua didasarkan pada kebijakan ekonomi biru yang selalu ditekankan oleh Bapak Menteri,” tambahnya.

Indonesia turut memperkenalkan Coral Reef Bond, kerja sama dengan Bank Dunia, sebagai instrumen inovatif non-utang pertama untuk konservasi terumbu karang.

“Ini mendukung pencapaian SDGs 14 dan menunjukkan peran kepemimpinan Indonesia dalam inovasi pembiayaan kelautan,” pungkas Kartika.

Penulis : Rizki Rian Saputra