Kemensos dorong digitalisasi demi perbaiki penyaluran bansos

Elshinta.com - Kementerian Sosial mendorong percepatan digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang diinisiasi oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Upaya ini bertujuan agar penyaluran bansos mudah diakses oleh masyarakat.

“Kita berharap digitalisasi betul-betul menjadi jalan keluar (pendistribusian lebih tepat sasaran),” kata Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono saat Rapat Koordinasi Implementasi Digital Public Infrastructure untuk Program Perlindungan Sosial, di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (4/7/2025).

Wamensos mengungkapkan bahwa selama ini masih ada tantangan dalam penyaluran bansos, terutama terkait akurasi data penerima manfaat yang menyebabkan bantuan belum sepenuhnya tepat sasaran. “Dan kita berharap betul bahwa dengan adanya digitalisasi ini ke depan, itu bantuan-bantuan sosial betul-betul tepat sasaran dan diterima oleh keluarga penerima manfaat,” jelasnya.

Saat ini, Kemensos sedang menyalurkan bansos triwulan II 2025 sekaligus program penebalan bansos kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran tersebut menggunakan data yang sedang dalam masa transisi, dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). “Kalau kemarin kita menggunakan DTKS, sekarang menggunakan DTSEN, sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025,” kata Agus Jabo.

Agus menjelaskan bahwa pembaruan data terus dilakukan secara berkala bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Tujuannya meminimalisasi kesalahan data atau inclusion error, seperti orang yang sebenarnya tidak berhak, justru terdaftar sebagai penerima. “Kita melakukan groundcheck supaya DTSEN dengan penerima manfaat itu betul-betul sesuai. Melakukan pemutakhiran sesuai dengan Inpres itu selama 3 bulan sekali bekerjasama dengan BPS,” tambahnya.

Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, mengapresiasi langkah Kemensos dan menegaskan pentingnya kerja sama antar kementerian dan lembaga dalam mendukung digitalisasi bansos. Ia mengingatkan pentingnya kolaborasi dalam berbagi data dan informasi. “Jadi semua harus saling mendukung. Saya minta kunci kalau itu kita lakukan semua dalam konteks untuk kepentingan nasional, tidak ada hambatan yang tidak bisa diselesaikan,” tegasnya.

Luhut juga menyatakan optimisme terhadap kesiapan teknologi dan kemampuan bangsa Indonesia dalam menjalankan program ini. “Dan teknologi pun saya lihat selama berapa waktu terakhir, I’m so confident (saya percaya diri) bahwa kita bisa. Dan bangsa ini adalah bangsa hebat,” ucapnya.

Ia menambahkan pentingnya sikap terbuka dalam kepemimpinan, agar program ini bisa berjalan lancar. “Kita kompak saja. Kompak, saling memberitahu dan mau juga diberitahu, dan saling dengar dan mau juga didengar. Karena masalahnya itu kadang-kadang kalau kita pemimpin, kita paling tahu semua. Padahal enggak bisa begitu,” sambungnya.

Sebagai informasi, DEN tengah menyiapkan infrastruktur digital publik untuk program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Sistem ini mengadopsi konsep Digital Public Infrastructure (DPI), yang meliputi identitas digital penerima manfaat, pembayaran digital, dan pertukaran data (data exchange).

Rencana ini masih dalam tahap pembahasan bersama Kemensos, Kominfo, Kemendagri, BPS, dan beberapa instansi terkait. Pilot project digitalisasi bansos ini direncanakan diluncurkan pada September 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur.

Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter