Bacakan pledoi, Hasto: Ada kepentingan politik di kasus yang menjeratnya

Elshinta.com - Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan kasus dugaan suap pengurusan pergantian antara waktu (PAW) DPR periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan Harun Masiku, yang menjadikannya sebagai terdakwa dipengaruhi oleh kepentingan politik pihak tertentu. 

Perihal tersebut disampaikannya saat membacakan nota pembelaan atau pledoi pribadinya di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (10/7).

"Proses daur ulang ini tidak berada di ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan politik kekuasaan yang melatarbelakanginya," ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Supriyarto Rudatin, Kamis (10/7). 

Walau pengaruh kepentingan politik telah dibantah oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan dengan agenda jawaban atas eksepsi pada 11 April 2025, kata Hasto, namun realitas kehidupan sosial politik berkata lain. 

Ia menguraikan dimulai dari periode 2023 hingga selesainya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 disebut tidak bisa menafikkan hal tersebut.

"Terlebih saya tidak mengalaminya sendiri. Ada kalangan jurnalis, tokoh prodemokrasi, pengamat politik, dan lain-lain yang menjadi korban intimidasi akibat sikap kritis mempersoalkan demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum, serta pemilu jurdil," katanya. 

Hasto membeberkan, ia merasakan ada tekanan politik dimulai saat menyatakan sikap politik menolak kehadiran tim nasional (timnas) Israel dalam Piala Dunia U-21 di Indonesia tahun 2010.

Menurutnya aspek ideologis dan historis sikap PDI Perjuangan yang disuarakan tersebut berhubungan dengan komunike politik dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955 di Bandung. 

"Kesepakatan politik tersebut ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan memberikan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina. Sikap tersebut dijalankan dengan konsisten sebagai sebuah prinsip," ucap Hasto.

Meskipun sikap kritis PDI Perjuangan tersebut mengakibatkan penurunan elektoral partai, namun kebenaran adalah kebenaran yang tidak bisa ditransaksikan, selain harus untuk diperjuangkan.

"Sementara saya yang menerima kriminalisasi hukum, yang salah satunya disebabkan oleh penolakan terhadap kehadiran Israel, menjadikan proses daur ulang kasus ini sebagai konsekuensi atas sikap politik yang saya ambil," ujarnya. 

Meskipun tekanan terus berdatangan, Hasto menyebut PDIP mengajarkan untuk menghadapinya. Semata agar kepentingan Indonesia tercapai. 

"Meskipun harus menghadapi tekanan dan intimidasi, kami diajarkan di PDI Perjuangan bahwa berbagai tantangan yang dihadapi adalah bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita dan kesetiaan pada perjuangan ideologi partai yang selaras dengan kepentingan Indonesia," katanya.