Warga Jatimulya, Bekasi tolak pembangunan kantor kelurahan di fasum masjid raya
Anggota Komisi XII DPR RI Haji Jalal Abdul Nasir menyatakan dukungan tegas kepada warga Jatimulya, Tambun Selatan, Bekasi yang menolak pembangunan kantor kelurahan di atas lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum) Masjid Raya Jatimulya.
Elshinta.com - Anggota Komisi XII DPR RI Haji Jalal Abdul Nasir menyatakan dukungan tegas kepada warga Jatimulya, Tambun Selatan, Bekasi yang menolak pembangunan kantor kelurahan di atas lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum) Masjid Raya Jatimulya.
Ratusan warga diketahui menggelar aksi penolakan pada 20 Juli 2025, menolak rencana Pemerintah Kabupaten Bekasi yang hendak membangun kantor kelurahan di lahan fasos/fasum yang sejak lama telah diperuntukkan bagi pengembangan Masjid Raya Jatimulya dan Islamic Center.
“Saya sudah sejak awal menyampaikan dukungan kepada warga Jatimulya. Saya berdiri bersama masyarakat yang ingin mempertahankan hak atas fasilitas sosial dan fasilitas keagamaan yang selama puluhan tahun sudah difungsikan untuk kepentingan umat,” ujar Haji Jalal dalam keterangan tertulis yang diterima Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono, Senin (21/7).
Menurut legislator dari fraksi PKS, pembangunan kantor kelurahan di atas lahan fasos/fasum Masjid Raya Jatimulya bukan hanya keliru secara tata ruang, tetapi juga mengabaikan aspirasi masyarakat yang telah menginisiasi pengembangan Islamic Center sebagai pusat ibadah, dakwah, dan pelayanan sosial keagamaan.
“Islamic Center adalah kebutuhan yang nyata bagi masyarakat Jatimulya, bukan sekadar wacana. Lahan fasos/fasum itu harus dikembalikan kepada peruntukannya sebagai fasilitas ibadah dan sosial, bukan untuk kantor pemerintahan,” tegasnya.
Haji Jalal yang merupakan wakil rakyat dari Jawa Barat VII yang meliputi Kabupaten Bekasi Purwakarta dan Kerawang juga meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi dan seluruh pihak terkait untuk mencari solusi terbaik, termasuk opsi relokasi kantor kelurahan ke lokasi lain yang lebih representatif dan tidak menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.
“Kami mengajak semua pihak duduk bersama dengan kepala dingin. Pemerintah harus hadir sebagai pelayan masyarakat, bukan malah mengabaikan kepentingan warga,” tambahnya.