GAPKI Sumsel dorong perlindungan pekerja perempuan di perkebunan sawit

Gabungan Asosiasi Buruh Kelapa Sawit Indonesia (GABKI) Sumatera Selatan menggelar kegiatan bertajuk 'Advokasi dan Perlindungan Pekerja Perempuan Perkebunan Sawit di Sumatera Selatan'. 

Update: 2025-07-30 14:27 GMT
Sumber foto: Adi Asmara/elshinta.com.

Elshinta.com - Gabungan Pengusaha  Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumatera Selatan menggelar kegiatan bertajuk “Advokasi dan Perlindungan Pekerja Perempuan Perkebunan Sawit di Sumatera Selatan”. 

Kegiatan yang  berlangsung di Hotel ALTS Palembang diikuti oleh peserta dari Instansi Pemerintah, beberapa perwakilan Kepala Daerah, Perwakilan Perusahaan Sawit, serta dari organinasasi, dan acara diisi dengan seminar, workshop, dan peluncuran gerakan “Perempuan Setara, Sawit untuk Sumsel Maju”.


Ketua GAPKI Sumsel, Alex Sugiarto, dalam sambutannya, rabu (30/07), menekankan pentingnya peran perempuan dalam industri kelapa sawit. Ia menyebut, dari sekitar 16,2 juta tenaga kerja di sektor sawit secara nasional, perempuan berkontribusi besar dalam rantai produksi, mulai dari hulu hingga hilir.

“Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi pekerja perempuan, mulai dari jam kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hak cuti haid maupun melahirkan, jaminan sosial, status pengupahan, hingga relasi gender yang belum setara. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif lintas sektor untuk memperbaiki kondisi ini,” ujar Alex.

Sejak 2019, GAPKI bersama mitra baik skala lokal maupun internasional telah mempromosikan perlindungan hak-hak pekerja perempuan. Salah satunya melalui penyusunan Panduan Praktis Perlindungan Pekerja Perempuan di Perkebunan Sawit, yang diluncurkan pada 2021. Panduan ini menjadi rujukan dalam membentuk kebijakan internal di perusahaan-perusahaan sawit di Indonesia.

Lebih lanjut, Alex menyebut, kegiatan kali ini mencakup tiga agenda utama: peluncuran Gerakan Perempuan Setara Sumsel, seminar nasional dengan narasumber dari BPDP-KS, DPD RI, Kementerian Ketenagakerjaan, perusahaan sawit, dan organisasi pekerja (JAPBUSI), serta workshop bagi stakeholder perusahaan untuk menyusun program tindak lanjut konkrit.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap tercipta kebijakan internal perusahaan yang lebih inklusif dan berpihak kepada pekerja perempuan, termasuk pembentukan komunitas gender di lingkungan kerja,” tambahnya.

Sementara itu ditempat yang sama, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, turut hadir dan memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Dalam sambutannya, Herman menegaskan pentingnya kesetaraan gender dalam dunia kerja, termasuk di sektor perkebunan sawit.

“Kita bersyukur memiliki lahan subur yang memungkinkan industri sawit tumbuh pesat. Namun, keberlanjutan industri ini juga ditentukan oleh perlakuan adil terhadap para pekerja, termasuk perempuan. Kesetaraan itu bukan hanya soal jumlah, tetapi juga kesempatan dan perlindungan,” kata Herman Deru.

Ia menyebut Sumatera Selatan sebagai provinsi yang cukup progresif dalam isu perlindungan perempuan, termasuk menjadi yang pertama di Indonesia meluncurkan inisiatif komprehensif untuk mencegah perkawinan anak dan memberikan perlindungan pasca perceraian.

Gubernur juga menekankan pentingnya agar kegiatan seperti ini tidak hanya berakhir pada tataran diskusi, namun menghasilkan aksi nyata yang bisa diimplementasikan di lapangan.

“Saya minta ini tidak berhenti jadi seminar atau FGD saja. Harus dilanjutkan dengan kebijakan dan langkah konkret di perusahaan masing-masing. Karena perempuan sudah terbukti mampu mengemban peran penting di berbagai sektor,” tutup Herman Deru seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Adi Asmara, Rabu (30/7). 

Tags:    

Similar News