KPK panggil Rudijanto Tanoesoedibjo jadi saksi pengangkutan bansos

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik (DNR Logistics) Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengangkutan penyaluran bantuan sosial di Kementerian Sosial.

"Pemeriksaan atas nama BRT, Komut PT Dosni Roha Logistik," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Budi mengatakan pemeriksaan untuk saksi yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Dosni Roha Indonesia (DNR) bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Untuk penyidikan kasus tersebut, KPK pada Rabu (13/8), memanggil lima orang saksi yang di antaranya adalah dua aparatur sipil negara (ASN) Kemensos atas nama Ibnu Solihin dan Fathin Chamama.

Tiga saksi lainnya adalah Dirut DNR Logistics tahun 2018-2022 Kanisius Jerry Tengker, Direktur Operasional DNR Logistics tahun 2021-2024 Herry Tho, dan Direktur DNR tahun 2018-sekarang sekaligus Direktur Pengembangan Bisnis PT Storesend Elogistics Indonesia Gary Judianto Tanoesoedibjo.

Sebelumnya, KPK mengumumkan memulai penyidikan kasus tersebut pada 13 Agustus 2025, dan telah menetapkan tersangka. Walaupun demikian, KPK belum memberitahukan lebih lanjut mengenai jumlah maupun identitas tersangka kasus tersebut. Di sisi lain, KPK mengatakan kasus dugaan korupsi terkait pengangkutan penyaluran bantuan sosial di Kementerian Sosial merupakan pengembangan perkara dugaan korupsi di Kemensos sebelumnya.

KPK mengusut kasus terkait bansos di Kemensos dimulai dari perkara dugaan suap dalam pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek pada lingkungan Kemensos tahun 2020, yakni pada 6 Desember 2020. Salah satu tersangka kasus itu adalah mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

KPK pada 15 Maret 2023, mengumumkan penyidikan dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kemensos tahun 2020-2021. Pada 26 Juni 2024, KPK mengumumkan memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial presiden terkait penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos tahun 2020.