DPRD nilai harus ada rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang

Elshinta.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menilai harus ada rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan parah di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, khususnya setiap kali jam sibuk.

"Jalur alternatif itu harus ada rambu-rambunya. Tidak semua jalan bisa dilalui semua kendaraan," kata Khoirudin di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, rekayasa lalu lintas perlu dilakukan di sekitar TB Simatupang dengan memanfaatkan jalan-jalan alternatif, agar kendaraan bisa terurai.

Akan tetapi Khoirudin, mengingatkan agar jalur-jalur tersebut harus dilengkapi dengan rambu dan dijaga oleh petugas di persimpangan.

Khoirudin mengatakan bahwa langkah ini penting untuk mencegah masalah baru seperti kendaraan yang terjebak atau justru memperpanjang kemacetan.

"Kalau sampai ada yang terjebak, justru akan menimbulkan kemacetan yang lebih panjang," ujarnya.

Ia mengatakan, masalah macet di jalan tersebut muncul akibat tingginya volume kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan saat ada proyek perbaikan.

​Khoirudin menambahkan bahwa kemacetan bukan hanya merugikan secara sosial, tapi juga berdampak psikologis dan membuat pemborosan bahan bakar.

Untuk itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak di lapangan untuk mencari solusi agar lalu lintas bisa lebih lancar.

​Salah satu hal yang paling mendesak, kata dia, adalah kehadiran petugas di lapangan seperti aparat kepolisian, Dinas Perhubungan dan Satpol PP agar turun bersama-sama untuk mengatur arus lalu lintas.

​"Ketika ada petugas di lapangan, pengguna jalan merasa lebih tenang. Walaupun jalannya lambat, ada giliran yang pasti, jadi tidak suntuk di jalan. Yang penting jangan sampai ada keributan," katanya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan menyurati Pemerintah Pusat guna mengatasi masalah kemacetan di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Menurut dia, kemacetan di TB Simatupang disebabkan adanya bedeng-bedeng proyek strategis nasional (PSN).

“Untuk TB Simatupang, memang problemnya ada PSN. Itu adalah proyek Pemerintah Pusat dan keluhannya memang berkepanjangan,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/8).

Pada 16 Agustus 2025, dia mengaku sempat menengok kawasan TB Simatupang tanpa dikawal untuk mengetahui tingkat kemacetan di sana.

Dia menyebut tingkat kemacetan di wilayah itu tergolong parah.

Dia pun menginginkan agar bedeng-bedeng proyek di wilayah tersebut dapat diperkecil untuk memperlancar arus lalu lintas.

“Saya sudah perintahkan kepada jajaran Bina Marga, Dinas Perhubungan, Satpol PP yang pertama, saya minta untuk bedeng-bedengnya dikecilin. Tidak seperti sekarang, ada yang gede banget,” ujar Pramono.