Ribuan warga Pati kirim surat ke KPK
Aksi warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah dalam memperjuangkan aspirasi mereka menuntut Bupati Pati Sudewo mundur masih terus berlangsung.
Elshinta.com - Aksi warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah dalam memperjuangkan aspirasi mereka menuntut Bupati Pati Sudewo mundur masih terus berlangsung. Kali ini ribuan warga Pati beramai-ramai mengirimkan surat "cinta" ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/8). Surat yang dikirimkan tersebut intinya meminta pihak KPK segera menyelidiki kasus korupsi yang melibatkan Bupati Pati Sudewo di DJKA dan segera menetapkan menjadi tersangka.
Aksi damai warga Pati dimulai dari Alun-alun Simpang Lima Pati kemudian berjalan kali (longsor much) ke kantor Pos Pati untuk mengirimkan surat tersebut melalui pos dengan membawa aneka spanduk berbagai tulisan.
Koordinator aksi Supriyono (bothok) mengatakan aksi kali ini merupakan aksi lanjutan dari tanggal 13 Agustus lalu. Dimana, hari ini mereka mengirimkan surat ke KPK dengan biaya pengiriman ditanggung masing-masing pengirim.
"Semua berangkat bersama-sama berjalan kaki menuju kantor pos dari posko Alun-alun," katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini, Senin (25/8).
Salah satu warga Ali mengaku ikut mengirimkan surat ini karena prihatin dengan nasib warga kabupaten Pati yang dipimpin oleh Bupati yang arogan dan sewenang-wenang saat membuat kebijakan. Apalagi Bupati Sudewo juga terlibat korupsi di DJKA, sehingga ia ikut aksi kirim surat hari ini agar ada perhatian dari KPK.
Selain aksi kirim surat ke KPK, Masyarakat Pati Bersatu juga mengelar aksi donasi Rp5000 kepada masyarakat. Uang hasil donasi nantinya akan dipergunakan untuk aksi demonstrasi ke KPK di Jakarta pada tanggal 2-3 September 2025. Dalam aksi donasi ternyata hampir tiap hari banyak warga yang berdatangan untuk memberikan donasi. Posko donasi berada di sisi barat Alun-alun Simpang Lima Pati atau tepatnya dilokasi donasi untuk aksi tanggal 13 Agustus lalu.
Sementara itu, pansus hak angket pemakzulan bupati Sudewo juga masih bergulir, pihak DPRD Pati secara maraton mengelar pansus pemanggilan terhadap para pihak yang berkompeten seperti dengarkan keluhan ratusan pegawai RSUD RAA Soewondo Pati yang dipecat dan perangkat desa, kades dan camat terkait kenaikan PBB P2 serta Inspektorat Kabupaten Pati.