Demokrat Sumbar usung jalan politik yang rasional

Elshinta.com - Demokrat Sumatera Barat (Sumbar) bertekad untuk mengusung jalan politik yang rasional sebagai nafas pergerakan politik partai tersebut di provinsi setempat. Hal itu dinyatakan langsung oleh Ketua DPD Demokrat Mulyadi dalam Rapat Kerja dan Bimbingan Teknis partai Demokrat se-Sumatra Barat yang digelar di Padang pada Jumat (22/8).

"Demokrat Sumbar harus menjalankan politik secara rasional tanpa menargetkan hal-hal yang tidak masuk akal," kata Ketua Mulyadi di hadapan para kader.

Ia menjelaskan rasional tersebut dalam artian setiap target yang ditetapkan oleh partai, khususnya pada Pemilu 2029 harus berdasarkan data serta peta kekuatan yang dimiliki.

"Partai tentu menentukan target-target dalam menghadapi Pemilu 2029 nanti, namun hal tersebut harus masuk akal sesuai dengan kekuatan yang dimiliki," jelasnya.

Ia meyakini dalam kondisi saat ini Demokrat Sumbar memiliki kans yang mumpuni karena Demokrat Sumbar memiliki lima kader yang menjabat sebagai bupati atau wali kota, serta satu kader sebagai wakil bupati. Selain itu kader partai berlambang bintang mercy juga menduduki sejumlah kursi di parlemen yang tersebar di 19 kabupaten/kota di Sumbar.

Mulyadi menerangkan dalam menentukan target-target tersebut pihaknya juga akan menyelaraskan dengan arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat.

"Demokrat Sumbar akan memastikan bahwa 'senjata' dan kekuatan yang dimiliki harus digunakan semaksimal mungkin agar bermanfaat bagi masyarakat," jelasnya.

Target yang diusung oleh Demokrat Sumbar adalah memenangkan Pemilu 2029 dan menambah kursi di parlemen mulai dari tingkat DPR RI hingga daerah. Sementara untuk rapat kerja dan bimbingan teknis, Mulyadi mengatakan bahwa itu adalah momen untuk menyatukan kader serta melakukan evaluasi kinerja.

Rapat Kerja dan Bimbingan Teknis Demokrat Sumbar yang berlangsung di Padang selama dua hari yakni Jumat dan Sabtu (23/8) dibuka langsung oleh Sekjen DPP Demokrat Herman Khaeron. Herman memesankan agar seluruh kader menghindari konflik internal yang tidak perlu dalam rangka menguatkan konsolidasi internal, serta mendukung kebijakan dari pusat.