BNPB mulai bangun huntara bagi korban banjir dan longsor di Tapanuli Utara

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mulai mengerjakan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Pembangunan huntara tahap pertama ini dimulai pada Jumat (19/12/2025) sebagai bagian dari percepatan pemulihan pascabencana.

Huntara dibangun di atas lahan seluas sekitar empat hektare yang berlokasi di Dusun Sibalanga Julu, Desa Sibalanga, Kecamatan Adiankoting. Pada tahap awal, BNPB merencanakan pembangunan sebanyak 40 unit huntara.

“Hingga Minggu (21/12), proses pembukaan lahan telah selesai. Saat ini satu unit huntara telah mencapai sekitar 75 persen pengerjaan,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Ph.D., dalam keterangan tertulis.

BNPB menerapkan konsep rumah tumbuh dalam pembangunan huntara tersebut. Dengan konsep ini, hunian sementara dirancang agar dapat dikembangkan menjadi hunian tetap (huntap) di kemudian hari. Setiap keluarga disiapkan lahan berukuran 6x6 meter, dengan luas bangunan huntara 4x6 meter.

Model huntara yang dibangun menggunakan teknologi Rumah Instan Sehat dan Aman (RISHAM). Setiap unit terdiri dari satu ruang tidur, satu ruang utama, serta satu kamar mandi yang dilengkapi dengan septiktank. Struktur bangunan menggunakan rangka beton bertulang untuk menjamin kekuatan dan keamanan.

“Pembangunan huntara tahap pertama ini ditargetkan selesai dalam waktu lima minggu. Harapannya, pada Januari 2026 hunian sudah dapat dimanfaatkan oleh warga terdampak,” jelas Abdul Muhari.

Sebelum pembangunan dimulai, BNPB bersama pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi kepada warga terdampak pada Sabtu (20/12) di Kantor Desa Sibalanga, Kecamatan Adiankoting. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Bupati, Kepala Dinas Permukiman, Kepala BPBD Kabupaten Tapanuli Utara, perwakilan BNPB, serta warga terdampak bencana.

Sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh terkait mekanisme bantuan, tahapan pembangunan huntara, serta peran aktif masyarakat dalam mendukung proses pemulihan. Dalam kesempatan itu, warga juga diimbau untuk tidak membangun kembali rumah di kawasan zona merah demi keselamatan bersama.

“Relokasi dan penyediaan hunian yang aman menjadi bagian penting dalam pengurangan risiko bencana ke depan,” ujar Abdul Muhari.

Percepatan penyediaan hunian bagi korban banjir dan longsor di wilayah Sumatra merupakan komitmen pemerintah pusat dan daerah. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi seluruh warga terdampak bencana di Sumatra dapat dilakukan secepat mungkin.

Sejalan dengan instruksi tersebut, pembangunan huntara dan huntap di Kabupaten Tapanuli Utara dilakukan secara paralel oleh BNPB dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP). Pada Minggu (21/12), Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan peletakan batu pertama pembangunan hunian tetap di wilayah tersebut.

Huntap di Tapanuli Utara berlokasi di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adiankoting. Di lokasi ini, Kementerian PKP akan membangun sebanyak 103 unit hunian tetap yang ditargetkan selesai dalam waktu tiga bulan, hingga Maret 2026.

Selain di Tapanuli Utara, pembangunan huntap juga dilaksanakan secara serentak di sejumlah daerah lain di Sumatra, yakni Tapanuli Tengah sebanyak 118 unit, Tapanuli Selatan 227 unit, dan Kota Sibolga 200 unit. Pembangunan hunian tetap ini mendapat dukungan dari Yayasan Buddha Tzu Chi.

“Sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan mitra kemanusiaan menjadi kunci percepatan pemulihan bagi masyarakat terdampak bencana,” pungkas Abdul Muhari.

Remon Fauzi