Greenpeace: Pemerintah paling bertanggung jawab meluasnya kerusakan lingkungan di Sumatra

Greenpeace Indonesia menilai kerusakan lingkungan yang memicu bencana besar di tiga provinsi di Sumatra merupakan konsekuensi dari lemahnya pengawasan pemerintah terhadap ribuan izin pemanfaatan lahan yang telah dikeluarkan selama bertahun-tahun. Hal itu disampaikan Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Belgis Habiba, dalam wawancara di Program Edisi Siang Radio Elshinta (07/12/2025).

Belgis menyebut pemerintah terlambat merespons situasi dan semestinya memahami konsekuensi ekologis ketika menerbitkan izin. “Mereka dengan sadar memberikan izin, seharusnya fungsi pengawasan itu melekat,” ujarnya. Ia menilai pola respons pemerintah selalu berulang: baru bereaksi setelah terjadi bencana dan viral di publik.

Menurut Greenpeace, tanggung jawab utama berada pada pemerintah pusat, mulai dari Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dn Menteri Kehutanan, hingga pejabat yang berwenang mengeluarkan izin pertambangan ataupun kehutanan. “Tentu saja pemerintah paling bertanggung jawab,” kata Belgis. Ia juga menegaskan bahwa izin yang dikeluarkan di wilayah bertopografi kompleks seperti Sumatra semestinya memperhitungkan risiko deforestasi terhadap daerah aliran sungai.

Belgis mengkritik pernyataan awal sejumlah pejabat yang justru mengecilkan dampak bencana. “Kepala BNPB sempat bilang ini dibesar-besarkan, lalu dikoreksi,” ujarnya. Ia juga menyinggung pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang sebelumnya menyatakan deforestasi menurun. Menurutnya, penurunan itu perlu dipertanyakan. “Menurun karena tidak ada deforestasi, atau karena hutannya sudah tidak ada?”

Greenpeace menegaskan kerusakan hutan merupakan akumulasi panjang sejak dekade 1990-an. Berbagai konflik lingkungan di Sumatra Utara dan Aceh telah disuarakan masyarakat jauh sebelum bencana terjadi. Belgis mencontohkan kontroversi pemberian konsesi hingga deforestasi di Aceh Singkil yang telah diangkat dalam film dokumenter “17 Surat Cinta”, namun tidak mendapatkan respons memadai dari pemerintah.

Ia menilai langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah mengakui kesalahan. “Mereka harusnya meminta maaf terlebih dahulu atas kebijakan yang menyebabkan ini semua terjadi,” ujar Belgis. Ia juga menyoroti tata kelola penyaluran bantuan yang dinilai tidak manusiawi setelah beredar video bantuan dilempar dari udara hingga warga mengais sembako yang jatuh.

Greenpeace mendesak pemerintah melakukan koreksi total kebijakan, memperbaiki pengawasan izin, menghentikan praktik deforestasi di seluruh sektor, dan memastikan masyarakat tidak kembali menjadi korban dari keputusan yang menguntungkan korporasi.

Deddy Ramadhani