Kemensos–P2MI kerja sama siapkan lulusan Sekolah Rakyat bekerja d LN

Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia, termasuk mempersiapkan kurikulum Sekolah Rakyat sebagai bekal bagi calon pekerja migran di luar negeri.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Menteri P2MI Mukhtarudin di Jakarta, Senin (3/11/2025).

Dalam sambutannya, Menteri P2MI Mukhtarudin menegaskan kerja sama ini bertujuan meningkatkan sinergi antar lembaga dalam memperkuat pelayanan bagi pekerja migran Indonesia sebelum, saat, dan setelah penempatan.

“Hari ini, Kementerian Sosial bersama Kementerian P2MI melakukan penandatanganan MoU yang tujuannya meningkatkan kolaborasi dan sinergitas antar lembaga atau antar instrumen negara yang tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pekerja migran baik sebelum, ketika penempatan, dan sampai sesudah penempatan,” ujar Mukhtarudin.

Ia menambahkan, sinergi dengan Kemensos akan difokuskan pada pemanfaatan Sekolah Rakyat sebagai sarana pendidikan dasar dan vokasi yang relevan dengan kebutuhan calon pekerja migran.

“Kementerian P2MI akan bersinergi dengan Kementerian Sosial mengoptimalkan Sekolah Rakyat ini juga masuk materinya terkait dengan masalah migran ataupun masalah yang berminat untuk menjadi pekerja migran Indonesia,” jelasnya.

Mukhtarudin menuturkan, kolaborasi ini sejalan dengan arahan Presiden untuk meningkatkan perlindungan dan kapasitas sumber daya manusia pekerja migran Indonesia melalui pendidikan vokasi. “Agar sejak dini, program P2MI khususnya untuk penciptaan lapangan kerja itu bisa terintegrasi dengan menggunakan seluruh instrumen negara yang sudah ada,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Gus Ipul menyampaikan bahwa kolaborasi ini memperkuat mandat Presiden dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai wahana pendidikan bagi generasi muda agar siap menghadapi dunia kerja, termasuk menjadi pekerja migran.

“Kehadiran kami di sini untuk memperkuat kolaborasi, memperkuat sinergi dalam rangka menjalankan program-program amanah dari Bapak Presiden, khususnya penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Kita tahu bahwa sekarang sudah ada 166 titik Sekolah Rakyat beroperasi mulai dari SD, SMP, dan SMA,” ujar Gus Ipul.

Dari total 166 titik Sekolah Rakyat, terdapat 6.700 siswa tingkat SMA yang pada 2028 akan menyelesaikan pendidikannya. Menurut Gus Ipul, mereka akan dibimbing baik untuk melanjutkan kuliah maupun masuk dunia kerja melalui pelatihan keterampilan dan vokasi.

“Wabil khusus yang ingin bekerja di luar negeri, tentu ada pendidikan tambahan, khususnya bidang bahasa,” tambahnya.

Melalui MoU ini, kedua kementerian sepakat untuk bersinergi dalam tujuh bidang utama, antara lain penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi pekerja migran bermasalah, pemberdayaan korban perdagangan orang, penyaluran bantuan sosial, program kelas migran di Sekolah Rakyat, peningkatan kapasitas SDM, sosialisasi prosedur kerja aman ke luar negeri, serta pertukaran data dan informasi.

Langkah awal pelaksanaan kerja sama akan dimulai dengan sosialisasi di lingkungan Sekolah Rakyat, disusul pelatihan vokasi dan bahasa asing yang meliputi bahasa Inggris, Arab, Jepang, Korea, dan Jerman sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja global.

Gus Ipul juga menegaskan, program bantuan sosial tetap diberikan secara inklusif kepada masyarakat yang memenuhi kriteria Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Bansos diberikan kepada mereka yang berada di desil 1 sampai desil 4. Siapapun selama memenuhi kriteria akan diberikan bansos. Peruntukannya jelas, untuk kebutuhan dasar, pendidikan anak, asupan ibu hamil dan bayi, lansia, serta penyandang disabilitas,” katanya.

Mukhtarudin menambahkan, kerja sama antara Kemensos dan P2MI sebenarnya telah berjalan dalam hal perlindungan pekerja migran bermasalah yang kembali ke tanah air.

“Selama ini sudah ada kerja sama dalam pemberdayaan, perlindungan, dan pendampingan keluarga-keluarga yang pulang ke Indonesia yang bermasalah. Seperti yang kemarin terjadi dari Kamboja, mereka juga harus masuk di proses pendampingan dulu menggunakan fasilitas bansos. Jadi kerja sama kaitan perlindungan itu sudah berjalan, hari ini kita menambah dengan sinergi dalam Sekolah Rakyat,” jelasnya.

Gus Ipul menambahkan, pekerja migran yang mengalami masalah atau trauma juga mendapat layanan rehabilitasi sosial di sentra-sentra milik Kemensos sebelum kembali ke keluarganya.

“Yang bermasalah-bermasalah itu kan perlu rehabilitasi. Mereka penyesuaian dulu pulang, itu kami kerja sama. Biasanya mereka ditempatkan di sentra-sentra milik Kementerian Sosial untuk sementara waktu sampai kemudian mereka sudah siap kembali ke rumah masing-masing,” ujar Gus Ipul.

Melalui pembaruan MoU ini, Kemensos dan P2MI berkomitmen membangun sistem terpadu yang menghubungkan pendidikan, perlindungan sosial, dan ketenagakerjaan luar negeri untuk menjadikan Sekolah Rakyat sebagai gerbang lahirnya pekerja migran Indonesia yang unggul, terampil, dan berdaya saing.

Rizki Rian Saputra